Palembang, SumselSatu.com
Penegakan hukum yang lebih humanis mulai dirintis di Palembang. Pemerintah Kota (Pemko) Palembang menyatakan dukungan terhadap penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku tindak pidana, sebagai upaya mewujudkan hukum yang berorientasi pada pemulihan sosial.
Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri Palembang, Pemko Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Walikota Palembang Ratu Dewa menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap kesepakatan itu tidak berhenti sebatas seremoni, melainkan benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Pemko Palembang siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini,” ujar Ratu Dewa.
Sebagai tindak lanjut dari regulasi yang berlaku. Ia juga mengapresiasi jajaran Kejari Palembang dan Kepala Bapas Kelas I Palembang atas terwujudnya kolaborasi tersebut.
Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang Joni Ihsan menyatakan dukungannya. Ia berharap sinergi antarlembaga ini dapat mendorong penegakan hukum yang lebih humanis di Palembang.
Senada, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Muhammad Nasir mengapresiasi dukungan Pemko dan Bapas. Ia berharap kolaborasi lintas lembaga ini memberi kontribusi nyata dalam penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sekaligus memperkuat penegakan hukum yang humanis. #hms
