Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang mempercepat kepemilikan sertifikat halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha pangan asal hewan. Langkah ini sekaligus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Percepatan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) sertifikasi halal dan higiene sanitasi bagi pelaku usaha di Ruang Parameswara, Senin (12/10/2026). Rakor dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang Ir Ar HKM Isnaini Madani, MT, MSi, IAI.
Kegiatan ini bagian dari upaya meningkatkan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk pangan yang beredar, khususnya pangan asal hewan. Rakor menjadi wadah koordinasi pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.
Isnaini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir.
“Sinergi lintas sektor sangat penting untuk menyelesaikan persoalan di bidang peternakan, pengawasan pangan, serta pembinaan pelaku usaha di Kota Palembang,” ujar Isnaini.
Dukungan terhadap MBG, program strategis Pemerintah Pusat, dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, terutama dalam pengawasan bahan baku pangan asal hewan agar memenuhi persyaratan keamanan dan kelayakan konsumsi.
“Kami mendorong percepatan kepemilikan sertifikat halal dan NKV bagi unit usaha pangan asal hewan. Ini agar pelaku usaha lebih patuh pada ketentuan, sekaligus memberi jaminan keamanan dan kepercayaan kepada masyarakat sebagai konsumen,” katanya.
Pengawasan lalu lintas ternak yang masuk dan keluar Palembang juga menjadi perhatian. Pengawasan ini memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Jembrana, flu burung, rabies, serta penyakit lain yang berpotensi mengancam kesehatan ternak dan masyarakat.
Penertiban penjualan hewan kurban menjelang Iduladha pun perlu perhatian bersama. Penjualan setiap tahun masih menghadapi kendala, terutama bagi peternak dan pedagang musiman di Palembang.
“Diperlukan koordinasi dan solusi berkelanjutan agar perdagangan hewan kurban berjalan tertib serta memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan hewan,” tegas Isnaini.
Ia menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah Kota Palembang membutuhkan dukungan OPD, masyarakat, asosiasi, komunitas, dan pelaku usaha agar pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan secara optimal,” katanya.
Pengawasan keamanan pangan asal hewan diharapkan memastikan produk yang beredar memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Prinsip ini penting untuk melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas produk pangan yang dipasarkan pelaku usaha.
Pemko Palembang berharap kolaborasi berkelanjutan dari semua pihak agar produk pangan asal hewan memenuhi persyaratan yang berlaku. Melalui koordinasi terarah, peningkatan kualitas produk, penerapan sertifikasi halal, higiene sanitasi, dan pengawasan kesehatan hewan diharapkan berjalan lebih efektif.
Melalui kegiatan ini, Pemko Palembang berharap terbangun komitmen bersama untuk mempercepat sertifikasi halal, meningkatkan penerapan higiene sanitasi, memperkuat pengawasan produk pangan asal hewan, dan menciptakan sistem penyediaan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. #ari
