Jakarta, SumselSatu.com
Penurunan jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Kondisi tersebut turut dikaitkan dengan meningkatnya porsi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) yang dinilai perlu dievaluasi.
Dalam pemetaan yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X, tercatat sebanyak 61,1 persen dari 1.081 PTS yang dianalisis mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi X dalam mengevaluasi pelaksanaan SPMB secara nasional, khususnya berkaitan dengan meningkatnya porsi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri PTN.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, Panja SPMB Komisi X DPR menemukan adanya ketimpangan pertumbuhan jumlah mahasiswa antara PTN dan PTS. Selain itu, persoalan transparansi dalam tata kelola seleksi mandiri juga menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan SPMB.
“Ekosistem penerimaan mahasiswa baru di PTN dan PTS menunjukkan belum berkeadilan dan belum berdampak luas kepada perluasan akses pendidikan tinggi nasional,” tegas Himmatul.
Ia menjelaskan, berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 3 Tahun 2026, terdapat tiga jalur penerimaan mahasiswa baru PTN, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM).
Menurut Himmatul, seluruh jalur penerimaan tersebut perlu berpedoman pada prinsip keadilan, akuntabilitas, fleksibilitas, efisiensi, transparansi, serta bebas konflik kepentingan. Prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tinggi secara setara.
“Dari tiga jalur tersebut, kami ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi dan permasalahan serta evaluasi Untirta dan perguruan tinggi yang hadir dalam pertemuan hari ini terkait SPMB 2026, utamanya dalam hal jalur tes, kuota kampus, proses tes, jumlah pendaftar, dan calon mahasiswa yang diterima,” tuturnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menambahkan, Panja SPMB Komisi X telah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB secara nasional.
Dalam kunjungan kerja tersebut, para rektor perguruan tinggi swasta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan kendala yang dihadapi masing-masing kampus dalam penerimaan mahasiswa baru.
Himmatul mengatakan, berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari bahan Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola SPMB. Upaya tersebut diarahkan agar perluasan akses pendidikan tinggi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. #ari
