Palembang, SumselSatu.com
Pemprov Sumsel meningkatkan anggaran Program Sekolah Gratis (PSG).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Widodo menyampaikan, bantuan dana PSG untuk siswa SMA saat ini sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2014 lalu yang hanya Rp1 juta. Bantuan PSG untuk siswa SMK bisnis, seperti SMK 1, SMK 3, dan lainnya dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,7 juta per siswa per tahun.
“Jika ada Bakal Calon Gubernur Sumsel yang menuding PSG mati suri itu jelas tidak benar. Pasalnya, kami terus melakukan peningkatan anggaran PSG seiring semakin membaiknya APBD Provinsi Sumsel,” ujar Widodo.
Widodo menyatakan, ada yang perlu dipahami oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Saat ini PSG sudah dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat DPRD Sumsel. Bupati/walikota di Sumsel wajib menjalankan PSG bagi SD dan SMP yang menjadi kewenangan mereka.
“Jika ada bupati/walikota tak bisa menjalankan PSG, artinya itu melanggar perda,” tandasnya.
Widodo menjelaskan, PSG tidak lagi menggunakan istilah dana sharing. Misalnya, dana sharing dari Palembang 30 persen dan provinsi 70 persen.
Dia menambahkan, saat ini, Pemprov Sumsel sedang menggodok revisi peraturan PSG. Hal itu dilakukan untuk mengatur dan memastikan program yang sudah diterapkan sejak 2008 tersebut tetap berjalan.
“Mendikbud telah mengeluarkan peraturan menteri terkait sumbangan masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah, sarana dan prasarana, serta kapasitas guru. Sehingga muncul spekulasi masyarakat bahwa sekolah gratis tapi tak gratis. Padahal PSG meliputi 17 item kebutuhan primer, diantaranya pendaftaran, belajar, buku, ektrakurikuller, sampai ujian itu gratis,” katanya.
“Logika sederhanya, PSG itu makanan pokok, ada nasi, sayur dan ikan. Tapi kalau mau tambah daging, ayam, susu itulah kemudian ada tambahan dan itu diperbolehkan sebagaimana aturan Mendikbud tadi,” jelas Widodo.
Kendati sekolah diperbolehkan mengambil pungutan, sambung Widodo, Gubernur Sumsel mewanti-wanti agar 20 persen kursi di sekolah diperuntukkan kepada siswa miskin dan prasejahtera. Sehingga semua siswa mendapatkan akses dalam mendapatkan kegiatan belajar di sekolah.
“Tidak benar jika ada yang mengatakan sekolah gratis dihentikan. Karena sekarang kami sedang mengkombinasikan perda, pergub dan permen agar program sekolah gratis tetap berjalan,” katanya.
Widodo menghimbau, kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa miskin dan prasejahtera. Pasalnya, jika kepala sekolah tetap tega memaksakan sumbangan sehingga mengakibatkan anak putus sekolah, pihaknya akan segera mencopot kepala sekolah tersebut.
“Kalau ada kepala sekolah meminta sumbangan kepada siswa prasejahtera, saya akan copot dia dari jabatan,” tandas Widodo. #nti
