Oleh:
Aprianti Kartika Sari, Nata, Elsa Purnama Sari. (Mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti (Unanti) Palembang).
DI era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi keuangan yang pesat, keberadaan lembaga pengawas yang kredibel dan independen menjadi semakin penting. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdiri pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK hadir untuk menggantikan peran pengawasan lembaga keuangan yang sebelumnya terbagi antara Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Sejak itu, OJK menjadi garda terdepan dalam mengawasi industri keuangan agar tetap sehat, transparan, dan akuntabel.
Tugas utama OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini meliputi perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank seperti asuransi, fintech (financial technology atau teknologi finansial) dan lembaga pembiayaan. Dengan cakupan yang luas, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa setiap lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan aturan, tidak merugikan masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu indikator penting kehadiran OJK adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap industri keuangan. Kepercayaan adalah modal utama yang menopang jalannya sistem keuangan. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi terjadinya manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan dana masyarakat akan semakin besar. OJK berupaya mencegah hal itu melalui regulasi ketat, pengawasan berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap pelanggar.
OJK Melindungi Konsumen Jasa Keuangan
Salahsatu aspek penting dari peran OJK adalah perlindungan konsumen jasa keuangan. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, muncul berbagai produk keuangan baru, seperti dompet digital, layanan pinjaman online (fintech lending), dan investasi berbasis aplikasi. Di satu sisi, hal ini membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik pinjaman ilegal dengan bunga mencekik.
OJK berupaya mengatasi persoalan ini melalui dua jalur. Pertama, dengan melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Kedua, dengan menindak tegas praktik keuangan ilegal. Melalui program literasi, OJK berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga memahami hak, kewajiban, serta risiko dari produk yang mereka gunakan. Hal ini penting karena rendahnya literasi keuangan sering membuat masyarakat mudah terjebak dalam investasi bodong maupun pinjaman online ilegal.
Tantangan di Era Digitalisasi
Meski sudah menjalankan peran strategisnya, OJK tetap menghadapi berbagai tantangan besar. Pertama, perkembangan teknologi finansial berlangsung jauh lebih cepat dibanding proses pembuatan regulasi.
Misalnya, munculnya aset kripto dan blockchain yang semula tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan OJK menimbulkan celah hukum dan risiko bagi konsumen. Kedua, rendahnya literasi keuangan di Indonesia juga menjadi hambatan.
Data OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional baru mencapai sekitar 49%, sementara inklusi keuangan sudah di atas 80%. Artinya, banyak masyarakat yang sudah menggunakan produk keuangan tanpa memahami risikonya secara benar.
Selain itu, OJK juga harus menghadapi risiko global, seperti ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan moneter di negara maju. Semua faktor eksternal ini bisa memengaruhi stabilitas lembaga keuangan di dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, OJK dituntut untuk sigap mengeluarkan kebijakan mitigasi risiko dan memastikan lembaga keuangan tetap kokoh menghadapi gejolak.
Refleksi Atas Peran OJK
Keberadaan OJK bukan hanya tentang regulasi dan pengawasan semata, tetapi juga tentang membangun ekosistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Masyarakat kecil, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga generasi muda yang baru belajar berinvestasi harus mendapatkan perlindungan yang sama seperti nasabah besar di perbankan. Tanpa perlindungan dan edukasi yang merata, sistem keuangan akan hanya menguntungkan segelintir pihak dan meninggalkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar.
OJK juga perlu memperkuat sinerginya dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kolaborasi ini penting agar setiap kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih, tetapi saling.melengkapi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan. Masyarakat harus kritis dalam memilih produk keuangan, berani melapor jika menemukan praktik ilegal, dan aktif mengikuti program literasi yang diselenggarakan oleh OJK maupun lembaga terkait.
Ke depan, OJK semakin memperkuat perannya dalam tiga hal utama. Yakni, pengawasan digital, edukasi publik, dan penegakan hukum. Pengawasan digital diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan fintech yang sangat cepat. Edukasi publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Sementara itu, penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor jasa keuangan.
Jika OJK mampu menjalankan peran ini dengan konsisten, maka bukan hanya stabilitas keuangan yang tercapai, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan akan semakin kuat. Pada akhirnya, kepercayaan inilah yang menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
OJK ibarat benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menghadapi kompleksitas dunia keuangan modern. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. OJK hadir untuk memastikan agar setiap inovasi keuangan tidak merugikan, tetapi justru membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu, memperkuat OJK bukan hanya kepentingan pemerintah, melainkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena sistem keuangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan adalah modal utama menuju kesejahteraan bangsa. * (Editor: Ferly Marison).
