Peserta Pemilu 2019 Hendaknya Segera Akhiri Konflik Kepentingan

51
DAMAI ----- Massa Aliansi Masyarakat Sumsel Cinta NKRI saat menggelar aksi damai di depan Mapolda Sumsel, Sabtu (1/6/2019). (FOTO: SS1/YANTI)

Palembang, SumselSatu.com

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah usai dan seluruh peserta pemilu, baik pemilihan legislative (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres), dan para pendukung, hendaknya segera mengakhiri konflik kepentingan dan egoisme kekuasaan.

Pesan tersebut disampaikan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumsel Cinta NKRI saat melakukan aksi damai di depan Mapolda Sumsel, Sabtu (1/6/2019).

Mereka pun menyatakan dukungan penuh terhadap TNI dan Polri yang berperan aktif dalam pengamanan dan penjagaan demokrasi di Indonesia.

Pada aksi tersebut, Ketua Lembaga Investigasi Negara Sumsel Bambang Nugroho yang akrab dipanggil Ratu Anom, mengatakan, pasca Pemilu 2019 seharusnya semua pihak yang terlibat dalam kontestasi politik, baik pilpres maupun pileg, agar mengakhiri semua konflik kepentingan dan egoisme kekuasaan dan selanjutnya mengembalikan proses demokrasi tersebut secara konstitusional dengan menyerahkan kewenangan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU.

Anom mengingatkan, KPU sebagai institusi yang telah mendapat legalitas dan legitimasi dari seluruh rakyat Indonesia melalui representasi perwakilan rakyat, yakni DPR RI.  Karena itu, lembaga KPU seharusnya dijaga dan dilindungi independensi serta kredibilitasnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Anom,  pasca penetapan hasil perhitungan suara pilpres oleh KPU RI, terjadi beberapa gerakan politik oleh sekelompok pihak yang mengklaim terjadi kecurangan pemilu. Gerakan ini awalnya terpusat di Jakarta, namun belakangan ada yang mencoba membawanya untuk menjadi isu daerah, termasuk di Sumsel.

Oleh karena itu, lanjut Anom, Aliansi Masyarakat Sumsel Cinta NKRI secara tegas menyatakan sikap yakni mendukung penuh semua tahapan Pemilu 2019 yang telah berjalan secara konstitusional oleh pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, PPK, PPS, KPPS, dan peran Bawaslu, Panwascam, PPL sebagai pengawas pemilu.

“Mendukung penuh peran aktif pihak Polri dan TNI sebagai pengaman dan penjaga demokrasi di Indonesia, dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sikap tanggap, lugas, dan cepat kedua institusi tersebut terhadap berbagai situasi dan kondisi politik yang bisa mengancam stabilitas polisi dan keamanan negara dari ancaman pihak yang tidak bertanggungjawab yang bertujuan untuk merusak keutuhan NKRI,” bebernya.

Penanggung Jawab Aksi yakni Suparman Romans menambahkan, mendukung penuh kebijakan dan langkah taktis Polri dan TNI di dalam melakukan penanganan terhadap aksi brutal yang dilakukan oleh sekelompok massa perusuh yang menyusup di dalam aksi damai pendukung pasangan 02 pada 21 Mei 2019 di depan Kantor Bawaslu RI sehingga menimbulkan korban jiwa.

“Kami sangat mempercayai institusi TNI dan Polri sebagai benteng pengamanan Pancasila dan NKRI.  Oleh karena itu, kami mengecam atas tudingan serta provokasi dari pihak yang punya kepentingan dan agenda politik yang bertujuan memancing situasi aksi damai tanggal 21 Mei menjadi chaos,  dengan menebar isu dan menjustifikasi bahwasanya pihak Polri yang melakukan penembakan-penembakan yang menimbulkan korban jiwa,” tambahnya.

Suparman menyatakan, pihaknya mendesak TNI dan Polri mengusut tuntas oknum intelektual yang bermain di balik perusuh tersebut.  “Kami juga mendukung sepenuhnya sikap tegas dan konsisten Kapolri untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum dari ulah sekelompok orang yang bermain politik mengatasnamakan agama. Kami sebagai bagian dari umat Muslim merasa sangat terganggu dengan isu yang dikembangkan oleh pihak tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang ada,” pungkasnya. #nti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here