Palembang, SumselSatu.com
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin menyerahkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp 13.512.621.093.000,- kepada Bupati/Walikota dan instansi lainnya se-Sumsel, di gedung Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (19/12/2017).
Seperti diketahui Provinsi Sumsel sendiri mendapat alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 64.750.000.000,- untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan 14 Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2018. Secara keseluruhan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk dengan Kabupaten/Kota, pada tahun anggaran 2018 memperoleh Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 28.573.694.800.000,-
Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, penyerahan Daftar Alokasi Transfer, Dana Desa dan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2018 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah.
DIPA tahun 2018 ini dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Pusat dan Daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2017, guna menunjukkan langkah nyata serta manfaat kepada seluruh Rakyat Indonesia khususnya pada Provinsi Sumsel.
“Dengan adanya Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diterima oleh Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota pada tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, agar difokuskan untuk memperbaiki jumlah dan mutu pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar daerah,” kata Alex.
Menurut Alex, sebagai pemerintah daerah dan desa terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD secara efektif, efisien, produktif dan berbasis output dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan sosial.
“Untuk mendukung efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan APBN, APBD dan APBDes, maka penyaluran Transfer ke daerah dan Dana Desa dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu penyerapan anggaran dan ketercapaian output untuk setiap tahapannya di daerah,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Alex, ada yang tidak kalah penting, yakni efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk belanja operasional di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Saya ingin mengingatkan kita semua harus fokus bekerja dan meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan. Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan anggaran diminta agar senantiasa meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemda, pimpinan Kementerian/Lembaga dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel,” tambahnya.
Alex menambahkan, untuk bulan Desember ini saja Provinsi Sumsel berhasil mendapat Delapan penghargaan nasional.
“Di Kabupaten/kota banyak yang mendulang prestasi . Dana insentif daerah kita menerima lebih banyak berarti yang berprestasi baik provinsi maupun kabupaten/ kota 2 kali lipat dibanding tahun yang lalu,” bebernya.
Lebih jauh diungkapkan, dalam pengambilan DIPA kali ini masih ada saja beberapa kepala daerah yang tidak mengambil dan diwakili, menanggapi hal itu Alex menjelaskan, kepala daerah wajib mengambil DIPA itu sendiri tidak bisa diwakilkan.
“Pengambilan itu wajib kepala daerah yang mengambilnya tidak bisa diwakilkan. Kalau kepala daerah belum bisa mengmabil hari ini tidak apa-apa tetapi juga bisa diambil di lain hari,” tukasnya.
Selain itu, hadir juga Walikota Pagaralam Ida mengatakan, jika dengan telah di serahkanya alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), mesmkpun anggaran 2018 naik kita harus tetap menjalankan kewajiban dengan efisien apalagi di 2018 akan menghadapi Pilkada. “kan kita akan ada pilkada, jadi kita harus efisien menggunakan uang ini, agar jalan nya pilkada lancar serta layanan kemasyarakat tidam berkurang”, tukasnya singkat. #ard
