Palembang, SumselSatu.com
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 para pejabat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palembang diingatkan untuk netral.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat melakukan rapat koordinasi secara zoom meeting bersama pejabat Pemkot Palembang, Jumat (17/11/2023).
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa netralitas ASN perlu dijaga untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pemilu terwujud dengan baik.
Sementara Pj Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan, mulai dari pejabat hingga ASN tingkat bawah harus menjaga netralitas, ini sangat penting untuk menjaga demokrasi di negeri ini.
“Selain diingatkan soal netralitas, Mendagri juga memastikan partisipasi penyertaan anggaran APBD untuk Pemilu 2024,” katanya.
Untuk penyertaan anggaran, Pemko Palembang memastikan telah menyiapkan anggaran 40 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2023 dan 60 persennya di APBD 2024.
Untuk estimasi anggarannya, Dewa tidak memastikan mencapai atau lebih dari Rp100 miliar. Pastinya, penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk Pileg itu sebagian APBD dan sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
“Kecuali untuk pilkada, semuanya dari APBD. Kami sudah komitmen sejak awal saat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” katanya.
Menurutnya, Mendagri juga mengingatkan soal penanganan stunting atau gizi buruk yang harus makin digencarkan demi kesehatan generasi yang akan datang.
“Juga upaya mencari alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah juga masyarakat untuk menekan inflasi, di mana sumber utama biasanya adalah kenaikan harga cabe,” katanya. #fly
