Palembang, SumselSatu.com
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Mgs H Syaiful Padli, ST, MM, meminta Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi pondok pesantren (Ponpes) guna meminimalisir tindak kekerasan.
Permintaan itu disampaikan setelah Pemerintah Pusat berencana mengevaluasi ponpes setelah santri asal Palembang Albar Mahdi, tewas dianiaya santri senior di Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur (Jatim).
Syaiful mengatakan, jika memang pemerintah bakal melakukan evaluasi terhadap dunia pendidikan, maka jangan hanya fokus ke ponpes saja, tapi harus seluruh sekolah negeri maupun swasta harus diberlakukan hal yang sama.
Kata dia, jika hanya ponpes saja yang dievaluasi, maka dunia pendidikan di sekolah negeri maupun swasta tidak akan bisa terawasi.
“Karena yang hari ini muncul di publik hanya pesantren. Sedangkan, sekolah negeri atupun swasta tidak terpantau apakah ada hal yang serupa terjadi atau tidak,” ujar Syaiful, Sabtu (10/9/2022).
Syaiful yang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, banyak mendapat laporan tentang sekolah di dunia pendidikan biasa seperti negeri dan swasta terdapat kekerasan yang terjadi.
Syaiful menilai, jika memang harus dievaluasi tentang program sekolah, edukasi pendekatan pihak sekolah dengan siswa pesantren kepada santri. Kendati begitu, jika memang ingin mengevaluasi tidak bisa di tempat tertentu.
“Jika memang harus dibuatkan aturannya ya harus semuanya, jangan hanya pesantren,” katanya. #Fly
