Palembang, SumselSatu.com
Puluhan honorer Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendatangi Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, Senin (29/5/2023).
Kedatangan tenaga honorer yang terdiri dari operator sekolah, penjaga sekolah dan tenaga administrasi yang sudah bekerja puluhan tahun, karena tidak pernah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, ST, MM, mengaku prihatin dengan nasib TAS di Sumsel karena tidak pernah diangkat PPPK. Terlebih, ada dua orang TAS yang sebentar lagi akan pensiun.
“TAS ini bertugas menginput Data Pokok Pendidikan (Dapodik) siswa, mengurus sertifikasi guru, operator sekolah, termasuk penjaga sekolah. Mereka ini minta tolong dikawal oleh Komisi V DPRD Sumsel,” katanya.
Lanjut Syaiful, dari informasi yang didapat, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) tidak mengalokasikan kuota untuk honorer TAS atau tenaga kependidikan (Tendik) administrasi sekolah.
“Jumlahnya 4000 lebih di Sumsel, tapi tidak masuk dalam kuota pengangkatan PPPK,” ujar Syaiful saat menggelar pertemuan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel.
Karena itu, dia meminta Kemendikbud dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RI) untuk membuka kuota TAS Sumsel.
“Komisi V akan melakukan rapat internal untuk membuat surat persetujuan dari DPRD Sumsel yang akan ditandatangani pimpinan DPRD Sumsel untuk dibawa ke pusat. Kami akan melihat berapa kuota TAS dari Sumsel yang dikabulkan Pemerintah Pusat. Namun demikian, harus ada komitmen pemerintah daerah karena terkait dengan pembayaran gaji,” kata Syaiful yang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. #Fly
