Palembang, SumselSatu.com
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), pada 2017, dari 1.513 kilometer (Km) jalan provinsi, setidaknya 268 km rusak.
Sedangkan ruas jalan nasional di Sumsel yang rusak ringgan hingga berat mencapai sekitar 17 persen dari total panjang 1.444,261 km. Kerusakan ruas jalan kabupaten/kota pun masih menjadi persoalan. Belum lagi, masih banyak daerah-daerah di kabupaten/kota yang belum tersentuh pembangunan jalan aspal.
Persoalan jalan rusak ini disampaikan Bakal Calon Gubernur (Balongub) Sumsel 2018-2023 H M Giri Ramanda N Kiemas saat paparan di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) 1 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumsel, di Hotel Aston Palembang, Jumat (8/9/2017) sore.
Giri menyampaikan, infrastruktur adalah dasar pertumbuhan ekonomi suatu kawasan, daerah, ataupun negara. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan diiringi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik pula.
Giri yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel itu mengatakan, selain persoalan minimnya anggaran daerah, status jalan juga menjadi kendala dalam perbaikan maupun pembangunan ruas jalan di Sumsel. Kerusakan jalan kabupaten/kota menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Kerusakan jalan provinsi menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi (Pemprov). Kerusakan jalan negara menjadi tanggungjawab negara atau Pemerintah Pusat.
Giri menyampaikan, pada 2017, awalnya DPRD Sumsel menganggarkan dana untuk perbaikan jalan provinsi di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel mencapai Rp1 triliun lebih. Namun, karena keterbatasan anggaran akibat pembayaran hutang Pemprov Sumsel angka tersebut turun menjadi Rp400 miliar. Dia mengatakan, persoalan infrastruktur akan menjadi pekerjaan rumah (PR) Gubernur Sumsel 2018-2023.
“Siapa pun nantinya yang akan menjadi gubernur ke depan, inilah (infrastruktur/perbaikan atau pembangunan ruas jalan-red) PR besar,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sumsel tersebut.
Giri menerangkan, jika infrastruktur telah terbangun dengan baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumsel. Apabila Pelabuhan Tanjung Carat telah selesai dibangun dan dapat terkoneksi dengan Pelabuhan Tanjung Api-api, jalan tol telah selesai dibangun, maka dengan sendirinya Kabupaten Banyuasin akan menjadi kawasan industri. Pabrik-pabrik akan berdiri dan membutuhkan banyak tenaga kerja.
Untuk dapat memasuki lapangan pekerjaan yang ada itu, lanjut Giri, maka sumber daya manusia (SDM) masyarakat Sumsel harus ditingkatkan. Bukan saja hanya mengratiskan biaya sekolah, tetapi Pemprov Sumsel ke depan harus meningkatkan mutu pendidikan agar SDM memiliki daya saing.
Selain persoalan infrastruktur, pada paparan di hadapan pengurus dan kader PPP se-Sumsel itu, Giri juga menyampaikan pentingnya bidang pertanian menjadi prioritas pembangunan di Sumsel. Berdasarkan data BPS Sumsel, pada 2016 jumlah penduduk Sumsel yang berusia di atas 15 tahun dan bekerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan mencapai 1.936.722 jiwa, atau 48,43% lebih dari 3.998.637 jiwa angkatan kerja. Sedangkan penduduk Sumsel mencapai 8.160.901 jiwa.
“Kita tidak bisa hidup tanpa petani,” ujar Giri Ramanda Kiemas.
Pada intinya, Giri menyampaikan bagaimana membuat agar petani berdaya. Selain itu, Giri juga menyampaikan pentingnya bidang kesehatan menjadi perhatian serius Pemprov Sumsel. Baik bidang infrastruktur, pertanian, maupun kesehatan serta bidang lainnya, yang dibutuhkan adalah sinergitas pemerintah kabupaten/kota dengan Pemprov Sumsel. Dengan berbagi beban, maka persoalan-persoalan di Sumsel akan lebih mudah diatasi.
Selain Giri, sejumlah Balongub Sumsel yang telah mendafarkan diri ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumsel, juga menyampaikan paparan mereka. Setelah Giri, ada Herman Deru yang menyampaikan paparan. #yud
