Palembang, SumselSatu.com
Ketua Komisi IV DPR RI Edy Prabowo melakukan kunjungan kerja di kawasan budidaya ikan di Desa Tegalbinangun Palembang, Selasa (1/5/2018). Dalam kunker tersebut Edy Prabowo membagikan 200 ribu ekor bibit ikan kepada kelompok budidaya ikan.
Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo menuturkan, kunkernya hari ini adalah dalam rangka memberikan bantuan bibit ikan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga.
“Ada 200 ribu ekor bibit ikan patin yang dibagikan. Di sini 20 ribu yang dibagikan sekarang, sisanya 180 ribu ekor bibit ikan akan menyusul,” ujarnya usai memberikan bibit ikan kepada kelompok budidaya ikan di Desa Tegalbinangun, Selasa (1/5/2018).
Edy mengungkapkan, dalam kunjungan kerja ini dirinya ingin menyapa semua teman-teman pembudidaya di Kota Palembang. Pembudidayaan ikan ini penting dan sangat strategis, karena konsumsi ikan di Kota Palembang khusus dan secara umum sangat tinggi.
“Sampai hari ini kita masih kekurangan ikan gabus, kekurangan ikan patin, kekurangan ikan baung termasuk ikan lele, apalagi ikan belida. Ini perlu adanya gerakan budidaya secara masif di Sumsel,” bebernya.
Edy menambahkan, dalam kunkernya kali ini pihaknya mengundang Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya yang diwakili oleh Dirjen Budidaya dan Kepala dinas dan kepala Balai Perikanan Budidaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada antusiasme masyarakat disini.
“3 tahun ini kita membina, kita harapkan ini tidak boleh berhenti dan ini harus diperbanyak. Tadi ada masukan dari Kalidoni dan Kertapati, banyak masalah tapi itu ada jalan keluarnya. Kita harapkan kalau antusiasme ini bisa menjadi sepatu semangat baru, penghasilan baru di tengah terpuruknya harga karet di Sumsel. Sehingga masyarakat yang tergantung hidup dari karet itu bisa fokus dengan dengan cara baru berbudidaya ikan,” terangnya.
Ketika disinggung soal impor ikan, Edy mengungkapkan, dengan peraturan pemerintah yang mengizinkan semua impor tidak perlu atas rekomendasi, impor itu bukan sesuatu hal yang haram kalau memang dalam negeri tidak memiliki.
“Tapi impor harus dikontrol ya, kalau bisa semangat, ya jangan impor. Produksi dulu, manakala masalahnya kalau langka atau tidak langka ini, keputusannya jangan sepihak, tidak ditanya di lapangan sebagai misal KKP sebagai Kementerian teknis dia harusnya yang yang lebih tahu kan. Pengertian tidak ada itu karena dibuat tidak ada barangnya, atau ada di lapangan tapi tidak bisa dibawa ke pasar atau tidak ada sama sekali tidak ada,” paparnya.
Oleh sebab itu, lanjut Edy, PP tentang impor produk-produk pertanian dan produk-produk perikanan itu itu harus dicabut dan diganti. Harus ada rekomendasi menteri terkait.
“Untuk mengontrol supaya jangan ada tiba-tiba petani yang lagi panen banyak, tiba-tiba dikhianati dengan impor. Komisi 4 sudah kami rekomendasikan untuk dicabut, itu resmi tinggal sekarang pemerintahnya mau atau tidak,” tandasnya.
Sementara itu, Perwakilan Dirjen Perikanan melalui Direktur Perikanan Ari Wibowo mengatakan, kebijakan budidaya ini untuk mewujudkan budidaya ikan yang berdaya saing yang mencakup tigas aspek yakni produksi, lingkungan dan sosial.
Melalui aspek produksi yakni dengan mengetahui teknologi baik daya saing dalam dan luar negeri. Diantaranya dengan cara menghasilkan bibit yang unggul, memberikan pakan yang baik.
“Budidaya bibit ikan patin, ikan lele dan mas itu yang canggih di Balai Budidaya ikan di Jambi. Di sana ada budidaya benih unggul serta bagaimana membuat pakan yang murah,” ucapnya.
Sedangkan dari aspek lingkungan, lanjut Ari, Â jangan hanya mengejar produksi tapi juga memperhatikan lingkungan. Perhatikan lingkungan dan jaga kelestariannya. Kemudian aspek ketiga yakni sosial ekonomi.
“Semoga pelakunya sejahtera dan warga di sekitarnya juga sejahtera,” katanya.
Ari menjelaskan, pada 2017 lalu untuk budidaya perikanan termasuk Sumsel, pihaknya memberikan bantuan bibit, pakan, alat dan lainnya.
“Kelompok mengajukan proposal ke  Dinas Perikanan, kemudian diteruskan ke Dirjen untuk diverifikasi. Bantuan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini sifatnya stimulus, di seluruh Indonesia. Bantuan bisa dijaga dan dirawat dengan baik. Jadilah budidaya ikan yang tangguh. Bantuan dari KKP ini tidak ada permintaan uang atau semuanya gratis,” katanya.
Salah seorang kelompok budidaya ikan Sahihudin mengungkapkan, pihaknya senang mendapatkan bantuan bibit ikan. Ke depan pihaknya berharap diberi bantuan pakan ikan. Pasalnya harga pakan ikan itu cukup mahal berkisar Rp 7500 perkg sampai Rp 15.000 perkg.
“Kami berharap nanti diberi bantuan pakan ikan. Sehingga kami lebih terbantu lagi dalam melakukan budidaya ikan,” pungkasnya. #nti
