Sekayu, SumselSatu.com
Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas berat di tahun 2023. Pasalnya, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba dituntut untuk tidak hanya menyiapkan arah kebijakan dua tahun ke depan, tetapi juga diminta untuk menyusun arah kebijakan hingga tahun 2045.
Persiapan arah kebijakan Muba diawali dengan capaian positif yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, stunting, hingga pengangguran.
“Muba luar biasa, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sangat signifikan, yakni menurun 1,82 persen dan kasus stunting berada di bawah provinsi yakni 17,07 persen,” ungkap
Fungsional Perencanaan Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Sumsel Sri Hidayanti, SE, MSi.
Sri menyampaikan hal itu saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Muba, Senin (27/3/2023).
Tidak hanya itu, angka pengangguran di Muba juga berada dibawah Provinsi Sumdel, yakni 4,40 persen.
“Capaian ini harus terus dipertahankan bahkan terus dimasifkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muba Sunaryo, SSTP, MM, mengatakan, tahun 2023 merupakan tahun perencanaan. Pemkab Muba di bawah kepemimpinan Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud tidak hanya mempersiapkan arah kebijakan dua tahun ke depan, tetapi juga diminta untuk telah menyusun arah kebijakan hingga tahun 2045.
“Jadi saat ini Pemkab Muba di bawah kepemimpinan Pak Apriyadi Mahmud bisa dikatakan generasi penyusun Muba untuk 20 tahun ke depan, tentu pekerjaan ini harus dimaksimalkan secara bersama,” ujarnya.
Sunaryo menambahkan, arah kebijakan yang telah disiapkan dan disusun ini nantinya akan diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Muba terpilih tahun 2024 mendatang. Sehingga skala prioritas pembangunan dan percepatan lainnya di Muba dapat terlaksana dengan baik setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengatakan, penyusunan arah kebijakan hingga 2045 melibatkan semua pihak terlibat termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Penurunan angka kemiskinan di Muba merupakan capaian positif dan akan terus dimasifkan dengan program serta kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat Muba,” terangnya.
Mantan Kepala Bappeda Muba ini menambahkan, pada pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 ini mengusung tema ‘Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Untuk AkselerasiPertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan’.
“Tema ini menyesuaikan isu strategis nasional dan juga merupakan bagian dari delapan arahan Presiden RI Joko Widodo,” katanya.
Lanjutnya, saat ini dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Muba, Pemkab Muba telah merapikan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang nantinya akan menjadi basis data dalam upaya pengentasan angka kemiskinan ekstrem di Muba.
“Saat ini meskipun angka kemiskinan di Muba menurun tetapi dirasakan belum signifikan, apalagi anggaran yang disiapkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Muba mengucurkan anggaran ratusan miliar, ini yang akan lebih kita masifkan ke depan,” tuturnya.
Ia menambahkan, persoalan garis kemiskinan di Muba tinggi juga disebabkan harga kebutuhan pokok di Muba yang mahal serta infrastruktur jalan Kabupaten Muba yang masih ada yang rusak.
“Persoalan inilah nantinya yang akan jadi PR kita semua dan tentunya harus dituntaskan,” katanya. #Fly
