Jakarta, SumselSatu.com
Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit tahun 2023. Nilainya mencapai Rp3,4 triliun dari total alokasi DBH Sawit pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2023, yakni Rp136,25 triliun.
Sri Mulyani telah merencanakan formula pembagian dana bagi hasil baik prosentase, besaran maupun daerah yang akan mendapatkan dana bagi hasil. Dirinya mencatat ada 350 daerah penghasil sawit yang akan mendapatkan transfer DBH Sawit.
Nilai minimal dialokasikan oleh Sri minimal Rp1 miliar. Formulanya setiap provinsi penghasil sawit akan memperoleh 20 persen DBH dari yang minimal 4 persen, kedua, kabupaten/kota penghasil 60 persen, serta ketiga, kabupaten/kota berbatasan 20 persen.
Kebijakan Pemerintah Pusat ini disambut baik Pemerintah Kabupten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) sebagai daerah sentra penghasil kelapa sawit. Apalagi Muba memiliki luasan perkebunan sawit ratusan ribu hektar (terdiri dari HGU Perusahaan dan perkebunan rakyat).
Kepala Dinas Perkebunan Muba Akhmad Toyibir mengakui pembagian DBH Sawit menjadi modal untuk melangkah tujuan berikutnya. Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan akan lebih aktif memperjuangkan perolehan porsi DBH lebih besar.
“Kita sudah aktif sejak AKPSI, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dibentuk. Bahkan Pj Bupati Muba H Apriyadi hadir pada Munas I di Ancol, Jakarta tahun 2022 lalu. Itulah awal perjuangan para kepala daerah yang tergabung di AKPSI termasuk Pj Bupati Muba yang masuk dalam kepengurusan,” terang Toyibir.
Menurut Toyibir, pada Munas I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Pj Bupati Apriyadi sudah menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola perkebunan sawit yang berdampak ke petani dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Muba melalui Dinas Perkebunan fokus memaksimalkan perbaikan tata kelola sawit mulai dari hulu dan ke hilir.
Atas keberhasilan perjuangan pembagian DBH Sawit ini, Pj Bupati Muba H Apriyadi yang aktif sejak di Munas AKPSI, akan terus berjuang memajukan petani sawit.
“Terima kasih Pemerintah Pusat, DBH Sawit yang dibahas sejak Munas I terbukti sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit,” katanya.
Meski belum mendapatkan rincian tambahan penerimaan dari DBH Sawit, Pemkab Muba terus mendorong perbaikan tata kelola sawit. Terlebih Muba ini telah menjadi percontohan dan berhasil melaksanakan program peremajaan kelapa sawit atau replanting.
Diketahui Munas I AKPSI diikuti 160 kabupaten penghasil sawit yang tersebar di 21 provinsi. AKPSI salah satu wadah pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit.
Munas I AKPSI dibuka Mendagri Tito Karnavian, dihadiri Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan, serta Bupati/Wakil Bupati dari 160 Kabupaten penghasil sawit se-Indonesia. #Fly
