Palembang, SumselSatu.com
Dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sumsel yang melakukan aksi demo di DPRD Sumsel, Senin (26/3/2018), 24 di antaranya bertemu dengan anggota DPRD Sumsel.
Pasca dua kali gagal bertemu anggota DPRD beberap hari lalu, kali ini mereka bertemu dengan Anggota DPRD Sumsel dipimpin Plt Ketua DPRD Sumsel H Uzer Effendi di Aula Banmus DPRD Sumsel.
Dalam kesempatan itu, para mahasiswa menuntut agar DPRD menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM, pangan dan keamanan.
Turut hadir anggota Komisi II DPRD Sumsel Fahlevi Maizano, Ketua Komisi I DPRD Sumsel Budiarto Marsul dan perwakilan dari Pertamina, Bulog Sumsel dan Dinas Pertanian Sumsel, Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel.
Menko Eksternal BMKM Universitas Sriwijaya Abdul Hamid mengatakan, pihaknya menuntut agar DPRD Sumsel menyampaikan lima aspirasi para mahasiswa yakni menolak impor beras, gula dan lainnya.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah agar menjaga kestabilan pangan dalam negeri, menurunkan harga BBM bersubsidi yang terus mengalami kelangkaan, dan menuntut pemerintah mengubah UU MD3.
“Kami juga mendesak agar pemerintah segera melepaskan aktivis mahasiswa di Jawa Tengah, dan Presiden segera membatalkan UU MD3,” ujarnya.
Yang paling penting, lanjut Abdul Hamid, adalah persoalan BBM di Sumsel yang semakin langka. “Persoalan BBM bersubsidi inilah yang kami minta di tekankan pada DPRD Sumsel, agar keberadaannya tidak langka dan harganya diturunkan,” bebernya.
Sementara itu, Plt Ketua DPRD Sumsel Uzer Effendi meminta maaf karena kemarin belum bisa menemui kalangan mahasiswa.
“Tuntutan mahasiswa akan kita teruskan ke pusat jika itu wewenang pusat dan akan kita tindaklanjuti jika memang wewenang kita,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumsel, Fahlevi Maizano menerangkan, pihaknya meminta pihak terkait menghitung secara detil kuota BBM Premium yang dibutuhkan di Sumsel.
Pasalnya, kelangkaan BBM Premium terjadi dibeberapa daerah di Sumsel. “Saat premium datang, antrian panjang di SPBU. Premium sangat dibutuhkan masyarakat, utamanya di daerah-daerah, karena angkutan umum yang ada di daerah membutuhkan premium. Sementara di perkotaan, kendaraan pribadi membutuhkan BBM dengan octan yang lebih tinggi dari premium,” bebernya.
Menurut Fahlevi, di perkotaan tidak dipersoalkan, karena kendaraan oktan tinggi. Tapi di daerah sangat butuh, apalagi angkutan umumnya.”Ini harus dihitung betul kuotanya agar tidak terjadi kelangkaan,” ujarnya.
Mengenai terkait tuntutan mahasiswa, Fahlevi menambahkan, akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.”Kami akan sampaikan tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumsel, H Budiarto Marsul menanggapi tuntunan kebijakan penolakan beras impor dari mahasiswa menyatakan sejak awal telah menolak kebijakan impor beras.
“Dari awal saya menolak kebijakan impor beras. Coba dilihat statemen saya di media massa yang menolak impor beras. Karena stok beras di Sumsel surplus,” pungkasnya. #nti
