Palembang, SumselSatu.com
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Sei Selayur di Kecamatan Kalidoni, Kamis (26/10/2023).
Presiden Jokowi didampingi Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Fatoni dan Pj Walikota Palembang Ratu Dewa, meninjau langsung bangunan SPALDT.
“Dengan adanya SPALDT akan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat Kota Palembang,” kata Presiden Jokowi.
Saat ini SPALDT telah beroperasi sebanyak 12 sambungan rumah (SR)/ pelanggan. Di mana limbah dari rumah-rumah, perkantoran, pasar dan mall, dialirkan melalui pipa untuk diolah di SPALDT. Setelah diolah di SPALDT, limbah domestik tersebut tidak akan membahayakan lingkungan saat dialirkan ke Sungai Musi.
“Tahap awal ini baru menjangkau 10 persen dari penduduk Palembang, nantinya bisa terus dilanjutkan agar tidak ada lagi limbah yang dibuang di anak sungai juga Sungai Musi,” katanya.
Dari total dana pembangunan Rp1,3 triliun, Pemerintah Australia mendanai Rp690 miliar, kemudian Pemerintah Pusat Rp624 miliar dan pemerintah daerah Rp24 miliar.
SPALDT ini mulai Januari 2024 akan dikelola oleh Perumda Tirta Musi. Di mana saat ini tempat pengolahan limbah ini sudah diujicoba sejak Juni dan telah beroperasi secara terbatas.
Sebab, pipa baru tersambung kepada 12 pelanggan besar. Seperti Palembang Indah Mall (PIM), Hotel Emilia, Kantor Walikota Palembang dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palembang. Untuk bulan depan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita dan Rumah Susun (Rusun) 26 Ilir.
“Baru 12 pelanggan besar, menyusul pemasangan ke pelanggan rumah tangga untuk operasional penuh,” kata Direktur Perumda Tirta Musi, Andi Wijaya.
Andi mengatakan, Januari 2024 SPALDT Sei Selayur ini beroperasi dengan mengolah limbah 1500 meter kubik (m³) atau 8000 SR.
“8000 SR ini setara dengan 40,000 ribu orang yang terlayani,” katanya.
Mengenai kesiapan Perumda Tirta Musi Palembang sebagai operator SPALDT, pihaknya sudah persiapan untuk pengelolaan dengan dibantu KIAT melalui program Capacity Development Technical Asisten.
“Ini agar siap jadi operator, sosialisasi dengan oleh Perintis, persiapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terlibat, seperti Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK),” katanya. #ari
