Palembang, SumselSatu.com
Massa Aliansi Untuk Indonesia Cerdas menagih janji politik Herman Deru ketika kampanye Pemilukada Sumsel 2019 lalu. Mereka menilai, Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel belum menepati janji yang diucapkan.
“Kami menagih janji politik gubernur ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, yang janjinya akan mengratiskan pendidikan di Sumsel. Tapi buktinya, masih banyak sekolah yang memberlakukan pungutan,” ujar Ade Indra Chaniago yang menjadi koordinator aksi unjukrasa, saat berorasi di halaman Kantor Pemprov Sumsel di Jalan Kapten A Rivai, Palembang, Senin (13/5/2019).
“Dan di sekolah-sekolah unggulan hanya berisi anak-anak pejabat yang belum tentu berprestasi,” tambah Ade.
Bahkan, kata Ade, Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan Herman Deru justru membuat kebijakan yang memperbolehkan sekolah negeri menarik uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp1 juta per siswa.
“Dan terakhir malah membuat kebijakan akan ada 29 sekolah yang diizinkan menarik bayaran SPP dari siswanya sebesar 1 juta,” kata Ade.
Kata Ade, masyarakat berharap banyak dengan gubernur yang baru terpilih. Akan tetapi, harapan mereka sia-sia. Apa yang dijanjikan Herman Deru di masa kampanye hanya sekedar janji.
“Baru seumur jagung harapan kami sudah dibuat luntur, untuk itu kami meminta agar gubernur untuk menepati janjinya dengan membatalkan izin 29 sekolah yang akan memulai sekolah berbayar untuk semester baru nanti,” kata Ade.
Gubernur Sumsel Herman Deru yang menemui para pengunjukrasa membantah bahwa janji di masa kampanye tidak dijalankan. Kata Deru, munculnya ide sekolah berbayar pada masa kepemimpinan Gubernur Sumsel sebelumnya.
Dikatakan Deru, pada 2017-2018, sebelum dirinya dilantik menjadi gubernur, telah terjadi keterlambatan pembayaran dana sekolah gratis. Oleh karena itu, kata Deru, agar proses pendidikan terus berjalan, komite dan pihak sekolah mengambil kebijakan untuk memungut biaya.
“Waktu itu saya belum jadi gubernur. Keterlambatan transfer itu terjadi tiga triwulan, kurang lebih sembilan bulan. Komitmen saya, kalau bilang gratis, ya gratis, jangan bilang gratis, tapi tidak gratis,” kata Deru.
Disampaikan Deru, setelah dilantik sebagai Gubernur Sumsel pada 1 Oktober, Pemprov Sumsel yang dipimpinnya harus membayar hutang sebesar sekitar Rp96 miliar. Deru pun berinisiatif mendahulukan membayar kepentingan itu yang diambil dari APBD.
Pada 2019, kata Deru, sekolah dibedakan berdasarkan cluster, yakni sekolah gratis dan sekolah berbayar. Dari 437 SMA dan SMK negeri yang ada, sebanyak 27 sekolah di kabupaten/kota masuk kategori sekolah mandiri.
Kata Herman Deru, dirinya ingin, tidak hanya siswa di kota saja yang mendapatkan fasilitas terbaik, seperti AC di ruang kelas, dan makan gratis. Melainkan, siswa di sekolah yang jauh dari kota juga demikian.
“Saya ingin semuanya adil. Sekolah gratis tetap jalan, hanya saja untuk sekolah mandiri yang menggunakan fasilitas listrik, AC, asrama dan makan ini, tidak mungkin digratiskan, karena tentu ini tidak akan balance jadinya,” kata Deru. #ian
Peryataan Sikap Aliansi Untuk Indonesia Cerdas:
- Sekolah adalah tempat belajar, bukan pasar mencari untung.
- Tolak segala macam bentuk pungutan komite dengan segala alasan apapun.
- Tolak kebijakan sekolah berbayar.
- Maksimilasi anggaran pendidikan, minimal 20 persen, sesuai amanat undang-undang.
- Transparasi pengelolaan dana BOS.
