Palembang, Sumselsatu.com – Walaupun titik api (hotspot) saat ini jumlahnya masih relatif sedikit, dan terkadang terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam skala kecil, namun Kodam II/Swj tidak mau kecolongan, dengan terus melakukan upaya cegah dan tindak dini dengan menurunkan anggotanya serta melakukan monitoring wilayah rawan Karhutla dengan melakukan patroli bersama aparat terkait dan warga masyarakat.
Bahkan, Pangdam II/Swj Mayjen TNI AM Putranto, SSos, bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto, sudah meninjau langsung kel apangan, Sabtu (29/7/2017). Hal ini dimaksudkan, untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya Karhutla di wilayah Kodam II/Swj, termasuk di wilayah Sumsel, mengingat Sumsel merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang lahan hutannya rawan terbakar, karena memiliki lahan gambut cukup luas.
Di wilayah Korem 044/Gapo misalnya, Kodim 0401/Muba dan Kodim 0402/OKI telah menyiagakan 100 personelnya. Sementara di wilayah Korem 042/Gapu, Jambi, Kodim Sarko, Tanjab, Batanghari dan Bute, telah menyiagakan 101 personel, sesuai dengan Prosedur Tetap (Protab), untuk bersama-sama dinas/instansi terkait seperti Polres, BPBD Kabupaten, Satgas Karlahutla Kabupaten, Menggali Agni dan MPA (masyarakat peduli api) melaksanakan monitoring dan kegiatan patroli wilayah yang dipetakan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Setiap hari para prajurit ini melakukan patroli dan sosialisasi Karhutla.
Prinsip kerjanya tidak perlu menunggu terjadi banyak titik api, tetapi begitu terpantau ada hotspot sesuai koordinat yang didapat dari BMKG, aparat Komando Kewilayahan bersama pihak yang terkait segera turun dan mengecek di lapangan serta langsung melakukan pemadaman baik dari darat maupun dengan menggunakan “water boombing”. Bila tidak mampu mengatasi, akan langsung minta perkuatan. Sehingga bila terjadi karhutla, maka tidak sampai membesar dan segara dapat dipadamkan.
Aparat Komando Kewilayahan (TNI/Polri) seperti Babinsa, bersama Babinkamtibmas, juga terus melakukan patrol dan sosialisasi, serta menyerahkan maklumat larangan pembakaran lahan guna membangun dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta pihak perusahaan agar dalam membuka lahan baru tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan.
Hal ini terus dilakukan, mengingat berdasarkan data dan hasil evaluasi, hampir semua terjadinya kebakaran hutan atau lahan adalah akibat ulah manusia, bukan karena faktor alami, akibat perilaku sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuka lahan secara instan.
Oleh sebab itu, akan lebih baik melakukan pencegahan dini dengan memaksimalkan dan mensinergikan semua konsep pemikiran dan potensi sumber daya dari Instansi dan segenap komponen masyarakat, dari pada harus berbulan-bulan memadamkan hutan dan lahan yang terbakar, seperti yang pernah terjadi tahun 2015. (ari/ril)
