Palembang, SumselSatu.com
Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru, resmi menerima Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Mozaik 5 dan Mozaik 6 atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel. Penyerahan dokumen aset strategis ini dilakukan langsung oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumsel di Kantor Gubernur, Selasa (17/3/2026).
Sertifikat yang mencakup lahan seluas 88 hektare dan 81 hektare tersebut merupakan bagian dari pengamanan aset negara dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kakanwil ATR/BPN Sumsel Ir Rahmat, APtnh, MM, memaparkan bahwa dari total luas wilayah Sumsel yang mencapai 9,4 juta hektare, terdapat potensi lebih dari 4,7 juta bidang tanah. Namun, tantangan besar masih membayangi, mulai dari tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan hingga proses digitalisasi yang belum merata.
“Kami terus mengejar target PSN, termasuk pengadaan tanah untuk Jalan Tol Kapal Betung, Tol Betung-Jambi, hingga pembangunan interchange di OKI. Proses alih media dari peta manual ke sistem digital juga terus kami akselerasi,” jelas Rahmat.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya akurasi data pertanahan untuk menghindari konflik perbatasan antarkabupaten yang sering berubah akibat faktor alam.
“Kondisi alam di daerah seperti OKI, OKU Selatan, hingga Muba membuat batas wilayah dinamis. Saya minta ATR/BPN memperkuat sistem peta digital. Dengan teknologi, kita bisa memantau perubahan kondisi wilayah dari waktu ke waktu secara akurat,” tegas Herman Deru.
Ia juga menyoroti kendala struktural di tingkat daerah, di mana belum adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani urusan pertanahan secara spesifik seperti kementerian terkait, sehingga koordinasi sering kali terhambat.
Selain menerima HPL Mozaik, Pemprov Sumsel juga menerima Sertifikat Elektronik untuk lahan aset yang mendukung pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat. Herman Deru mengapresiasi langkah BPN dalam mempercepat sertifikasi aset daerah ini.
“Pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan menunda sertifikasi tanah. Terima kasih kepada ATR/BPN atas kerja cepat dan tepat waktunya, sehingga kita bisa segera melangkah ke tahapan pembangunan berikutnya,” katanya.
Herman Deru berharap, dengan tertibnya administrasi dan digitalisasi sertifikat lama (peta merah) ke sistem elektronik, kepastian hukum atas tanah di Sumatera Selatan dapat terjamin, sekaligus meminimalisir praktik mafia tanah. #hms
