Palembang, SumselSatu.com
Setelah sempat ditutup selama beberapa pekan, operasional Desa Wisata Gunung Dempo akhirnya resmi dibuka kembali mulai Rabu (13/5/2026). Keputusan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan wisatawan setelah polemik penutupan kawasan tersebut sempat viral di media sosial.
Pembukaan kembali ini bersifat sementara dengan memberikan tenggat waktu selama tiga bulan kepada pihak pengelola. Dalam masa transisi tersebut, pengelola diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh PTPN I Regional 7.
Kebijakan operasional kembali ini tertuang dalam surat PTPN I Regional 7 tanggal 13 Mei 2026 yang ditandatangani Plt Head Region, Iyan Heriyanto. Surat tersebut merupakan jawaban atas inisiasi Gubernur Sumsel, Herman Deru, melalui surat Sekretaris Daerah Sumsel No 800/2713/Disbudpar.IV/2026.
Sebelumnya, polemik ini dimediasi langsung oleh Pemprov Sumsel melalui rapat koordinasi pada Senin (11/5/2026) di Kantor Gubernur yang dipimpin Asisten I Sekda Sumsel, Apriyadi Mahmud. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Pemko Pagaralam, manajemen PTPN I Regional 7, perwakilan Kementerian Pariwisata, serta Dinas Pariwisata terkait.
”Kami meminta agar segera dicarikan solusi konkret sehingga penutupan ini tidak berlarut-larut dan menghambat kemajuan pariwisata yang menjadi sektor andalan Kota Pagaralam,” tegas Apriyadi dalam rapat tersebut.
Langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumsel ini mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi. Menurut legislator asal Pagaralam ini, koordinasi yang solid antarinstansi adalah kunci dibukanya kembali akses wisata tersebut.
“Alhamdulillah, berkat koordinasi yang baik, wisatawan kini bisa kembali menikmati keindahan Gunung Dempo. Kami sangat mengapresiasi gerak cepat Bapak Gubernur Herman Deru dalam memediasi berbagai pihak terkait,” ujar Alfrenzi, Kamis (14/5/2026).
Selain kepada Gubernur, Alfrenzi juga menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji serta kebijakan pihak PTPN I Regional 7 dan Pemko Pagaralam.
“Semoga ke depannya koordinasi antar-stakeholder pariwisata semakin baik, sehingga kendala administratif tidak sampai merugikan roda ekonomi masyarakat di sektor pariwisata,” tutupnya. #hms
