Palembang, SumselSatu.com
Kader Demokrat se-Indonesia berang, terhadap pernyataan pengacara kasus KTP elektronik, Firman Wijaya yang menyebut mantan Presiden keenam Indonesia itu juga menerima aliran dana tersebut.
Berangkat dari pernyataan yang menyesatkan tersebut, Tim Advokasi DPC Demokrat Kota Palembang melakukan upaya hukum terhadap pernyataan Firman Wijaya tersebut.
Ahmad Sayuti, Divisi Hukum dan HAM DPC Demokrat Kota Palembang sekaligus Ketua Tim Advokasi, menyebutkan jika pihaknya akan mengajukan upaya hukum, namun masih menunggu koordinasi dan konfirmasi dari DPP.
Ahmad Sayuti, menuturkan, upaya hukum tersebut akan diambil dalam rangka mengembalikan nama baik ketua Umum DPP Demokrat.
“Jika sudah mendapatkan konfirmasi dari DPP, kami advokasi melakukan upaya hukum dalam memberikan nama baik,” ungkap Ahmad Sayuti, didampingi ketua BPOKK Kms Arfan Evendi, Ketua Bapilu M Fathony, saat siaran pers di Sekretariat DPC Demokrat Kota Palembang, Selasa (6/2/2018).
Hal senada disampaikan ketua BPOKK DPC Demokrat Palembang Kms Arfan Efendi, pernyataan sikap ini dilakukan seluruh kader Demokrat melakukan upaya hukum terkait pernyataan pengacara firman wijaya yang menyatakan sby juga menerima aliran dana KTP Elektronik.
“Kita ketahui saat mendekati Pemilukada 2018 serta Pilpres 2019. Adanya isu ini akan mempengaruhi dan merugikan Partai Demokrat,” jelasnya.
Ditambahkannya, DPC Demokrat Kota Palembang mendukung penuh upaya hukum yang diambil ketua umum DPP Demokrat.
“Seribu Advokat dan kader hari ini bergerak melaporkan kicauan menyesatkan tersebut,” terangnya.
Dia berharap proses hukum yang diambil dapat merapatkan barisan, dalam mengawal nama baik mantan Presiden keenam RI itu.
“Kontelasi politik menjelang Pemilukada ini sudah dekat, adanya peryataan tersebut akan merugikan Bapak SBY serta seluruh kader se Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bapilu Kota Palembang M Fathony, menganggap hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat nama baik Ketua umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
“Bentuk dukungan ini diambil untuk mengembalikan nama baik Pak SBY serta kader Demokrat,” singkatnya. #yud
