Palembang, SumselSatu.com
Anggota Komisi I DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi tidak melakukan mutasi pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Pasalnya, jika mutasi dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi kegaduhan.
“Kami sangat menghargai keputusan PJ Gubernur yang memutuskan untuk menunda mutasi pejabat sebelum Pemilukada. Ini langkah yang sangat baik, agar tidak ada isu politik yang timbul menjelang pemilihan,” ujar Chairul, Rabu (28/11/2024).
Chairul menekankan bahwa jika nantinya ada kebutuhan untuk perombakan atau mutasi, hal itu sebaiknya diserahkan kepada gubernur yang terpilih setelah Pemilukada.
“Serahkan saja mutasi eselon 1, eselon II, eselon III dan eselon IV kepada Gubernur terpilih yang akan dilantik pada 20 Februari 2025,” katanya.
Ia berharap keputusan tersebut bisa menjaga netralitas pemerintahan dan mencegah terjadinya praktik politisasi dalam rotasi pejabat.
“Kami berharap mutasi pejabat dilakukan oleh gubernur yang terpilih nanti. Langkah ini akan lebih transparan dan sesuai dengan mandat rakyat,” ungkap wakil rakyat dari Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa 19 pejabat eselon 2 dan sekitar 90 pejabat eselon 3 di Pemprov Sumsel terancam kehilangan jabatan. Kabar tersebut mengundang spekulasi bahwa mutasi ini berkaitan dengan dinamika politik menjelang Pemilukada.
Menanggapi hal ini, Chairul menilai bahwa isu tersebut perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi kebijakan mutasi, pihaknya tetap dapat memberikan masukan kepada Pj Gubernur agar kebijakan tersebut dilakukan secara bijaksana.
“Saya akan memberikan masukan ini secara langsung jika ada kesempatan bertemu dengan Pj Gubernur Sumsel, baik dalam rapat paripurna atau pertemuan lainnya,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa perombakan atau mutasi pejabat yang dilakukan pada masa transisi pemerintahan seharusnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, melainkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah.
“Saya mendapat informasi akan ada mutasi eselon 2 sebanyak 20 orang, eselon 3 90 orang, untuk eselon 4 tidak tahu,” katanya.
“Saya berharap informasi itu tidak benar karena mutasi itu sudah diajukan oleh Pj Gubernur Sumsel beberapa bulan lalu, tapi belum direstui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena jabatan Pj Gubernur Sumsel tinggal 3 bulan sampai Februari 2025. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan ini ada mutasi maka akan ada kegaduhan karena gubernur terpilih sudah ada dipilih oleh rakyat, jadi serahkan saja kepada gubernur terpilih,” tambahnya. #nti/fly
