Palembang, SumselSatu.com
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kota Palembang diminta dapat bekerja secara profesional dan berintegritas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 mendatang.
Demikian disampaikan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Syarifudin, Kamis (9/11/2017) usai pelantikan dan pengambilan sumpah janji 90 anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) sekota Palembang Hotel Amaris, Jalan Demang Lebar Daun.
Menurut ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Syarifudin, pelantikan ini salah satu rangkaian kegiatan Pemilukada serentak. Jadi mulai hari ini anggota PPK tugas pertama mereka melakukan rapat pemilihan ketua PPK serta melakukan koordinasi kepada camat setempat untuk membuat sekertariat.
“Kami mohon kepada semua Camat untuk mendukung semua ini agar tugas anggota PPK ini bisa berjalan lancar dalam delapan bulan ke depan. Untuk anggota di setiap kecamatan ada lima orang yang bertugas,” katanya.
KPU menekankan kepada PPK, agar dapat memberi yang terbaik dalam tahapan Pilkada dimulai dari Daftar pemilih yang sangat dibutuhkan.
“Daftar pemilih menjadi pokok dalam Pilkada, Daerah nanti dibantu IT dari KPU tentang sistem daftar pemilih (sidalih), yang juga akan membantu IT Sekretariat PPK,” katanya.
Syarifudin berharap PPK dapat bekerja penuh, jika PPK bekerja setengah-setengah maka akan membuat hancur proses Pemilukada.
“Mereka harus benar-benar fokus bekerja sebagai PPK. Jika bekerja setengah-setengah maka dipastikan akan hancur,” tegasnya.
Sementara itu Komisioner KPU Kota Palembang Abdul Karim Nasution selaku Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan, setelah mereka dilantik mereka akan melakukan sosialisasi mulai dari pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi pendaftaran pemilih dukungan perseorangan.
“Yang jelas KPU Palembang berupaya menjadi yang terbaik dalam pengelolaan data DPT. Apalagi Palembang memiliki data pemilih paling banyak yakni 1 juta seratus ribu mata pilih ini berdasarkan data Pileg dan pilpres tahun sebelumnya. Hal ini dipastikan cenderung meningkat,” tukasnya lagi.
Ia menambahkan, pihaknya saat ini fokus dalam pendataaan bagi warga rusunawa.
“Rusunawa dan warga perbatasan yang saat ini status quo bisa dipastikan akan menjadi sumber trouble, harus diselesaikan antara pemerintah daerah yang berinisiatif,” tutupnya. #yud
