Palembang, SumselSatu.com
Selisih besar antara biaya dan pendapatan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan kembali jadi bahan perdebatan. Biaya listrik saja mencapai sekitar Rp 8 miliar per bulan, sedangkan pendapatan layanan hanya sekitar Rp 1,2 miliar per bulan. Kekurangannya ditutup subsidi APBN sekitar Rp 300 miliar per tahun.
Gubernur Sumsel Herman Deru menilai pola itu lumrah untuk moda transportasi perintis. Menurutnya, besaran subsidi disesuaikan dengan kebutuhan operasional.
“Kalau transportasi perintis memang disubsidi. Soal angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi asetnya memang milik pemerintah pusat dan PT KAI sebagai operatornya,” ujar Deru seusai Fun Run HUT ke-15 Partai Nasdem di halaman DPRD Sumsel, Minggu (8/11/2026).
Deru menegaskan LRT Sumsel merupakan aset Pemerintah Pusat yang pengoperasiannya dipegang PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ia menambahkan bahwa sebagian besar pendapatan KAI berasal dari Sumsel, sehingga wajar bila KAI turut menyisihkan pendapatannya untuk menyubsidi LRT.
Di sisi lain, Pemprov Sumsel mendorong aparatur sipil negara (ASN) memakai transportasi umum minimal satu hari dalam sepekan. Menurut Deru, pemerintah tidak mewajibkan moda tertentu.
Namun, hari yang ditetapkan untuk gerakan itu bertepatan dengan jadwal kerja dari rumah (WFH), sehingga dampaknya belum terlihat.
“Kebetulan hari yang ditunjuk itu sekarang WFH, jadi mungkin tidak terlihat. Kita pikirkan untuk mengubah harinya,” katanya.
Kritik dari Senayan
Sorotan datang dari Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang Haryo Soekartono (BHS). Ia mengungkap timpangnya angka tersebut saat meninjau LRT Sumsel, Kamis (5/11/2026). Tagihan listrik mencapai Rp 8 miliar per bulan, sedangkan pendapatan tiket hanya sekitar Rp 1,2 miliar per bulan. Artinya, penerimaan tiket tidak sampai seperlima dari biaya listrik.
“Biaya listriknya saja sekitar Rp 8 miliar per bulan, sementara pendapatannya hanya Rp 1,2 miliar per bulan,” kata Bambang.
Rendahnya pendapatan itu sejalan dengan sepinya penumpang. Dalam peninjauan dari Stasiun Bandara, Bambang mendapati penumpang hanya mengisi sekitar dua persen dari kapasitas angkut. Padahal, nilai investasi proyek ini hampir Rp 12 triliun.
Bambang menilai kondisi ini tidak adil. Manfaat LRT dinikmati warga Palembang dan Sumsel, tetapi beban biayanya dipikul uang rakyat dari seluruh Indonesia.
Karena itu, ia meminta Pemprov Sumsel dan Pemko Palembang tidak hanya menjadi penonton. Ia mendorong gubernur dan wali kota menggerakkan masyarakat beralih ke transportasi publik, menghidupkan kawasan komersial di sekitar 13 stasiun untuk menambah pendapatan, serta mempercepat penyediaan angkutan pengumpan (feeder) dari permukiman dan pusat ekonomi ke stasiun.
Bambang juga menegaskan PT KAI tidak akan sanggup menutup kekurangan biaya operasional jika dukungan pusat dikurangi tanpa kontribusi daerah. Ia bahkan melempar opsi tegas. Jika pemda tidak mengambil peran, ia akan mendorong agar kekurangan operasional Rp 300 miliar tersebut dibebankan ke APBD Provinsi. #fly
