Palembang, SumselSatu.com
Menanggapi isu yang beredar mengenai penggunaan helikopter dinas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) angkat bicara. Pihak Pemprov menegaskan bahwa fasilitas transportasi udara tersebut merupakan sarana operasional murni untuk mempercepat pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi Gubernur.
Plt Kepala Bappeda Sumsel Dody Eko Prasetyo mengklarifikasi bahwa anggaran sewa helikopter pada Tahun Anggaran 2025 bukanlah kebijakan yang muncul tiba-tiba di era Gubernur Herman Deru.
”Anggaran tersebut merupakan bagian dari perencanaan yang telah disusun dan disepakati pada masa pemerintahan Penjabat (Pj) Gubernur sebelumnya (Elen Setiadi). Semuanya telah melalui mekanisme penganggaran daerah yang sah dan sesuai ketentuan,” ujar Dody.
Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap efisiensi keuangan daerah, Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru, justru mengambil langkah tegas dengan menghapus alokasi anggaran sewa helikopter untuk Tahun Anggaran 2026.
Dody mengatakan, langkah ini diambil guna memastikan anggaran daerah dialihkan sepenuhnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan penyelesaian prioritas pembangunan daerah yang mendesak.
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Darmayanti, memberikan pembelaan terkait urgensi penggunaan helikopter. Ia mengingatkan bahwa Sumatera Selatan adalah provinsi terluas di Pulau Sumatera dengan tantangan geografis yang berat.
Dia mengatakan, Gubernur seringkali harus menghadiri agenda di beberapa lokasi berbeda dalam waktu singkat. Selain itu, banyak wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat namun membutuhkan kehadiran cepat pemerintah, seperti lokasi bencana atau peninjauan infrastruktur pelosok.
”Penggunaan jalur udara dilakukan semata-mata agar koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak terhambat oleh jarak,” tegasnya.
Pemprov Sumsel berharap masyarakat melihat penggunaan fasilitas ini secara utuh. Fokus utama penggunaan helikopter selama ini adalah untuk mitigasi bencana dan percepatan pelayanan, sementara penghapusan anggaran di tahun 2026 menjadi bukti bahwa pemerintah sangat mendengar aspirasi publik mengenai prioritas belanja daerah. #rel/fly
