Dr M Ima Andriyani, SE, MSi
*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tridinanti (Unanti) Palembang.
*Wakil Bendahara Asosiasi Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (ADPI) Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).
MENTERI Keuangan Republik Indonesia (RI) Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (23/9/2025).
Sumitronomics menjadi strategi pembangunan ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju. Strategi itu diyakini dapat membawa pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen hingga 2029.
Apa Itu Sumitronomics?
Istilah Sumitronomics kembali mencuat usai Prabowo Subianto menjadi Presiden. Nama itu merujuk pada gagasan ekonomi Profesor Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo yang dikenal sebagai ekonom berpengaruh di Indonesia. Inti gagasannya menekankan kemandirian ekonomi dan peran negara sebagai penggerak ekonomi.
Sumitro Djojohadikusumo merupakan salahsatu perancang utama fondasi ekonomi Indonesia pascakemerdekaan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan di masa awal Republik, serta dikenal luas atas kontribusinya dalam membangun basis industri nasional dan menekankan pentingnya intervensi negara dalam perekonomian.
Salahsatu gagasan utamanya adalah ekonomi kerakyatan, yaitu model pembangunan yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat, bukan sekadar pertumbuhan angka makro.
Ia juga memperjuangkan industri substitusi impor sebagai strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dalam pandangannya, pembangunan ekonomi tak cukup hanya berdasarkan teori pasar bebas, melainkan juga membutuhkan perencanaan dan proteksi terhadap sektor strategis.
Menurut Guru Besar FEB Universitas Indonesia (UI) Profesor Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Indonesia kini tengah menghadapi apa yang disebut sebagai the age of ambition, era ekonomi penuh ambisi. Persaingan dalam bentuk perang dagang dan kebijakan ekonomi agresif antarnegara besar menjadi tantangan baru yang berisiko menimbulkan resesi hingga depresi ekonomi.
Sebagai solusinya, berbagai pemikiran Sumitro Djojohadikusumo masih sangat relevan untuk membantu Indonesia bertahan di tengah ketidakpastian ini.
Selain itu, Dorodjatun pun menyebut Sumitro sebagai salahsatu dari tiga tokoh yang layak disebut sebagai begawan ekonomi Indonesia. Kekuatan pemikiran Sumitro terletak pada kelengkapan unsur yang dimilikinya. Mulai dari filosofi, visi, misi, landasan teori yang kokoh, hingga pendekatan analisis dan kebijakan yang menyeluruh. Ia juga menyoroti perjuangan panjang Indonesia dalam mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan yang sejak awal digagas oleh Sumitro, dengan tujuan utama mencapai kemakmuran rakyat.
Sumitronomics Berfokus pada Tiga Pilar Utama
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan konsep Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi melalui percepatan sektor riil, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan industri padat karya.
Kedua, pemerataan manfaat pembangunan, agar hasil pertumbuhan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di perkotaan. Ketiga, stabilitas nasional yang dinamis, untuk menjaga ketahanan ekonomi dari guncangan eksternal maupun internal.
Untuk mewujudkan pilar pertumbuhan, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung oleh penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah.
APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan dikendalikan di level 2,5%, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9%, dan nilai tukar berada di sekitar Rp16.500 per Dollar AS.
APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
Menurut Purbaya, merealisasikan pilar tersebut membutuhkan mesin ekonomi yang berjalan seirama, yaitu kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi. Jika ketiganya bergerak bersama, ekonomi diyakini bisa tumbuh di atas 6 persen dalam waktu dekat.
Meski demikian, target pertumbuhan 8 persen dinilai penuh tantangan. Perubahan kebijakan, birokrasi yang lamban, hingga tekanan global bisa menjadi penghambat. Beberapa pengamat juga menilai distribusi manfaat pertumbuhan harus betul-betul diawasi agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Tantangan dan Kritik terhadap Sumitronomics
Meskipun menjanjikan, Sumitronomics juga menuai kritik. Beberapa analis kebijakan publik mengingatkan bahwa setiap gagasan besar memiliki dua sisi, inspirasi dan potensi ilusi.
Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi, stagnasi reformasi birokrasi, konflik kepentingan dalam kebijakan publik, dan kemunduran demokrasi. Tanpa kepemimpinan berintegritas dan birokrasi kompeten, konsep negara kuat bisa berubah menjadi alat penguatan oligarki. Selain itu, industrialisasi dan hilirisasi yang didorong oleh Sumitronomics harus memastikan terciptanya pekerjaan layak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan 58% angkatan kerja masih berada di sektor informal. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, hilirisasi hanya akan menguntungkan investor besar, sementara pekerja tetap tertinggal.
Agar Sumitronomics benar-benar berpihak pada rakyat, ada beberapa agenda mendesak, di antaranya audit sosial dan fiskal terhadap proyek strategis nasional, terutama hilirisasi, untuk melihat dampaknya terhadap pekerja, lingkungan dan daerah.
Reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan agar peran negara tidak dibajak oleh kepentingan elit politik atau kroni pengusaha. Pemulihan ruang demokrasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, buruh, dan petani dalam merumuskan arah pembangunan.
Sebagai negara besar, Indonesia membutuhkan gagasan besar untuk melompat menjadi negara maju. Sumitronomics dapat menjadi fondasi ekonomi nasional yang progresif dan berdaulat. Namun, keberhasilan konsep ini bergantung pada konsistensi kebijakan, reformasi birokrasi dan keberpihakan kepada rakyat.
Sumitronomics muncul sebagai arah strategi yang ingin menggabungkan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan keadilan sosial dan stabilitas nasional. Jika diperkuat oleh kerja kebijakan yang konsisten dan mitigasi risiko, strategi ini bisa menjadi tonggak baru bagi pembangunan Indonesia. Namun, tanpa pengawasan dan implementasi yang matang, target ambisius akan sulit dicapai. (Editor: Ferly Marison).
