Palembang, SumselSatu.com
Kepemilikan tanah yang kini dibangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ogan Permata Indah (OPI) Palembang, ternyata belum dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel).
“Tanahnya masih milik Pemprov Sumsel, belum dihibahkan,” ujar Kepala Puskesmas OPI Jakabaring, drg Andhika Sitasari.
Andhika menyampaikan hal itu kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 1 yang melaksanakan Reses Masa Sidang IV Tahun Anggaran 2025 di Puskesmas OPI Jakabaring, Senin (13/10/2025).
“Kami ingin melakukan renovasi gedung, namun belum bisa karena lahan ini masih milik Pemprov Sumsel dan belum dihibahkan. Akibatnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum dapat membantu secara resmi. Mohon dibantu agar status tanah segera jelas,” sambungnya.
Sementara itu, warga bernama Sarpani meminta pembangunan bak sampah permanen agar lingkungan menjadi lebih bersih.
Sementara warga bernama Jamilah berharap bantuan meja, kursi, serta kipas angin untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Saat reses di Kelurahan 5 Ulu, warga bernama Resti mengusulkan agar halaman kantor lurah diaspal atau dicor, karena licin saat hujan.
Warga lainnya, Ita, berharap tambahan timbangan dan meja Posyandu, serta makanan tambahan bagi balita.
Sedangkan di Kelurahan Ogan Baru, Rudi Hartono, selaku Ketua RT, menanyakan insentif RT yang belum cair sejak Juli 2025.
Warga lainnya Ayu, meminta perhatian atas kondisi tiga jembatan, terutama jembatan yang mulai keropos.
“Kalau jembatan itu roboh, kami tidak bisa keluar. Mohon segera diperbaiki,” ucap Ayu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Koordinator Reses H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, mengatakan, reses menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah kebijakan pembangunan daerah.
“Tujuan reses ini adalah menginventarisasi aspirasi, usulan dan keluhan masyarakat agar dapat dijembatani melalui program pembangunan daerah. Dengan demikian, ada kesinambungan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,” katanya.
“Kami memastikan hasil reses ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” tambahnya.
Anggota DPRD Sumsel Abdullah Taufik, SE, MM, mengatakan, banyak persoalan yang disampaikan masyarakat selama kunjungan di tiga lokasi tersebut.
“Kami menyerap berbagai aspirasi, terutama dari kader posyandu terkait kekurangan sarana dan prasarana, serta insentif yang belum lancar. Selain itu, banyak juga keluhan soal infrastruktur dan masalah sosial,” katanya.
Abdullah juga menyoroti keluhan sejumlah Ketua RT yang belum menerima gaji sejak Juli 2025.
“Masalah gaji RT ini memang bukan kewenangan DPRD Sumsel, tetapi kami akan tetap mempertanyakan kepada pihak terkait di Pemko Palembang. Saat ini sedang dibahas dalam APBD Perubahan (ABT) Palembang,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jembatan, saluran air dan perbaikan jalan.
“Aspirasi tersebut kami tampung dan akan kami bawa ke rapat paripurna untuk diteruskan ke Pemprov Sumsel,” kata politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kusuma, SSos, mengatakan, sebagian besar masyarakat menyoroti kebutuhan fasilitas posyandu dan infrastruktur umum.
“Kader posyandu banyak yang menyampaikan keluhan karena fasilitas belum memadai. Insentif mereka juga dibayar tiga bulan sekali. Selain itu, masyarakat juga butuh perbaikan jalan dan drainase,” ujar Aryuda.
Ia menjelaskan, seluruh hasil reses akan dirangkum dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel.
“Setelah paripurna, hasil reses akan diteruskan ke komisi terkait. Misalnya, saya di Komisi IV membidangi pembangunan, lalu Komisi V menangani pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” katanya.
Terkait penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat tahun 2026 sebesar Rp2,4 triliun, Aryuda mengatakan, DPRD Sumsel sedang menunggu arahan pimpinan.
“Dengan adanya pemotongan ini, tentu banyak daerah akan kesulitan. Karena itu, kita harus berinovasi dan menyesuaikan program agar tetap berjalan dengan anggaran yang terbatas,” kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Ia menegaskan, program yang akan diprioritaskan adalah hasil reses yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat langsung.
“Kami ingin memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam reses ini akan menjadi bahan utama dalam perencanaan pembangunan mendatang,” katanya.
Reses yang berlangsung pada 13-18 Oktober 2025 juga diikuti Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 lainnya. Yakni, Firmansyah Hakim, SH (Nasdem), Ir Romiana Hidayati (PDI Perjuangan) dan Muhammad Toha, SAg (PKS). #nti
