Jakarta, SumselSatu.com
Rencana menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dinilai bisa dimulai dengan menata ulang alokasi anggaran pendidikan yang saat ini mencapai ratusan triliun rupiah.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah tidak perlu mencari sumber anggaran baru jika desain pembiayaan pendidikan nasional ditata ulang secara tepat.
“Pemikiran Presiden tidak masuk akal? Tidak. Menterinya saja yang harus sigap, serius dan cerdas menerjemahkan semangat pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri,” kata Didik dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Minggu (20/9/2026).
Rektor Universitas Paramadina ini menyoroti besaran anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp769,1 triliun, setara 20 persen dari belanja negara, yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan. Menurutnya, sebagian anggaran tersebut perlu diarahkan lebih tajam untuk memastikan akses pendidikan gratis di jenjang pendidikan negeri.
“Dengan adanya semangat dan arahan Presiden tersebut tidak membuat bingung Menkeu, Mendikdasmen, dan Mendiktisaintek. Justru ini menjadi kesempatan agar anggaran tersebut kembali ke ranahnya,” katanya.
Untuk jenjang pendidikan tinggi, Didik mengusulkan pembagian sumber pembiayaan antara negara dan masyarakat. PTN diarahkan mendapat porsi pembiayaan APBN yang lebih besar, sementara perguruan tinggi swasta (PTS) tetap berkembang melalui pembiayaan masyarakat.
Dalam skema ini, mahasiswa dari keluarga tidak mampu dapat diprioritaskan masuk PTN berdasarkan kemampuan akademik dan prinsip meritokrasi, sedangkan mahasiswa dengan kemampuan ekonomi lebih memilih PTS sebagai alternatif.
“Dengan demikian, pembiayaan pendidikan tinggi bisa berbagi antara PTN dan PTS,” katanya.
Didik juga menekankan pentingnya pengelolaan PTN yang lebih efisien, termasuk penyesuaian jumlah penerimaan mahasiswa dengan kapasitas kampus, kebutuhan tenaga pendidik, dan kemampuan pembiayaan.
Ia memperkirakan PTN utama dapat memperoleh dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, sementara PTN berukuran lebih kecil berkisar Rp200 miliar hingga Rp500 miliar. Skema ini, kata dia, dapat berjalan jika pemerintah melakukan efisiensi dan right sizing PTN.
Sebagai perbandingan, PTS dengan kapasitas 6.000-12.000 mahasiswa dinilai dapat beroperasi dengan anggaran sekitar Rp100 miliar sampai Rp200 miliar.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun dalam APBN 2026, yang mencakup sejumlah program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional perguruan tinggi, beasiswa, serta dukungan bagi guru dan dosen.
Didik menegaskan, tantangan utama bukan semata mencari tambahan anggaran, melainkan bagaimana mengubah struktur belanja pendidikan agar lebih langsung menjawab kebutuhan akses dan pembiayaan peserta didik.
“Semangat presiden yang berapi-api seperti itu justru kesempatan baik dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi,” katanya. #fly
