Palembang, SumselSatu.com
Puluhan warga dari Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatara Selatan (DPRD Sumsel), Jumat (26/5/2023).
Kedatangan warga bersama Gerakan Karya Justitia Indonesia (GKJI) guna menyampaikan aspirasi mengenai hak plasma yang belum mereka terima dari PT Transpacific Agro Industry.
Kepala Desa (Kades) Upang Jaya Meliza Alwi mengatakan, Desa Upang Jaya mempunyai lahan seluas 3794 hektar yang kemudian diambil PT Transpacific Agro Industry untuk membuka lahan sawit sekitar 3500 hektar, dengan sistem plasma dengan perjanjian awal, perusahaan 70 persen dan masyarakat 30 persen.
Kesepakatan itu telah dilegalkan oleh mantan Bupati Banyuasin Ir Amiruddin Inoed, dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 477 Tahun 2012, di mana kurang lebih 910 hektar lahan diberikan untuk para anggota plasma. Namun praktik faktanya, sebanyak 294 hektar untuk lahan plasma, sisanya 616 hektar diambil alih oleh PT Transpacific Agro Industry.
Sebanyak 294 hektar untuk lahan plasma, yang didaftarkan ikut sistem plasma sebanyak 864 orang. Namun hanya 84 orang warga asli yang menerima, sisanya bukan warga asli, bahkan koperasinya pun bukan warga asli.
“Kami berharap keadilan untuk warga Desa Upang Jaya. Kami berharap Ketua DPRD Sumsel dapat menyelesaikan kasus ini,” katanya.
Ketua DPRD Sumsel Hj R A Anita Noeringhati, yang menemui para pengunjukrasa mengapresiasi masyarakat yang datang langsung ke rumah rakyat dan menyampaikan tuntutan mereka dengan tertib. Pada kasus ini, Anita menilai permasalahannya merupakan lintas komisi sehingga ia akan turun sendiri untuk menyelesaikan masalah ini satu per satu.
“Saya akan berkoordinasi dengan seluruh Komisi agar bisa menyelesaikan kasus ini,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Sumsel itu. #Nti
