
Palembang, SumselSatu.com
Paham radikalisme perlu dicegah sejak dini. Semua pihak diingatkan untuk mewaspadai pengaruhnya, terkhusus pada anak-anak yang dinilai lebih rentan terpapar radikalisme.
Demikian dibahas pada acara sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Sumsel yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Hotel Grand Zuri,  Palembang, Rabu (28/11/2018).
Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Hasan, SH mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah daerah (pemda), kalau isu radikalisme dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

“Masalah terorisme perlu dicegah, karena anak-anak lebih rentan dipengaruhi orang lain, teman dan guru. Anak-anak itu lebih rentan terpapar paham radikal. Ini tentu membahayakan anak,” ujar Hasan.
Oleh sebab itu, lanjut Hasan, perlu kerjasama seluruh pihak terkait upaya melindungi anak -anak dari radikalisme. Bahkan, pihaknya akan mendukung pemerintah daerah dalam membuat peraturan yang mengantisipasi paham radikalisme.
“Harusnya pemerintah daerah membuat pemetaan sekolah atau pesantren yang sudah terpapar paham radikalisme. Ini perlu diantisipasi, karena sekolah atau pesantren itu tempat untuk mengajarkan budi pekerti dan pengetahuan,” katanya.
Menurut Hasan, anak-anak itu harus dilindungi dari berbagai kekerasan, dan informasi yang berbau kekerasan. “Karena apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya itu yang membuat anak-anak ingin melakukannya. Jadi informasi yang berbau kekerasan jangan diinformasikan kepada anak,” imbuhnya.
Disinggung faktor yang mempengaruhi terorime, Hasan mengungkapkan, itu terjadi karena banyak faktor. Diantaranya faktor ideologi, politik, ekonomi, perbedaan paham kelompok masyarakat, dan lainnya.
“Sebagai contoh, pelaku terorisme ini ingin mengubah ideologi negara Pancasila karena mereka menilai masih ada kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat,” tandasnya. #nti