Palembang, SumselSatu.com
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur. Sebab, ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi harga-harga kebutuhan hidup masyarakat.
“Kalau transportasi macet, biaya jadi mahal. Sebagai contoh Lahat ke Palembang waktu tempuh sekarang bisa 4 jam. Dulu waktu perjalanannya tidak menentu,” kata Gubernur Herman Deru pada rapat paripurna LII DPRD Sumsel, Jumat (7/12/2018).
Rapat paripurna yang dipimpin Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri ini dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel terhadap Rancangan Awal RPJMD Gubernur Sumsel 2018-2023.
Terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Herman Deru mengatakan, rancangan awal RPJMD telah dibahas di bapemperda. Hasil perubahan tersebut, rancangan awal disepakati Gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel, untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dikonsulltasikan.
Ada dua permasalahan makro RPJMD 2018-2023, yakni pertama angka kemiskinan di Sumsel masih di atas nasional. Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumsel malah di bawah nasional, bahkan ada 14 kabupaten dan kota dengan angka IPM di bawah nasional.
“Pembangunan di Sumsel dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita bersinergi untuk mewujudkan visi Sumsel Maju Untuk Semua, yang dituangkan dalam lima misi,” ujar Gubernur.
Herman Deru menuturkan, lima misi dimaksud yaitu pertama, membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan.
Kedua, meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, kataqwaan, kejujuran, dan integritas.
Ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Keempat, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrktur, termasuk dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta terwujudnya daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
Terakhir, meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.
“Salah satu program prioritas kita adalah ekonomi kerakyatan, yang sudah jelas pertanian. Karena Sumsel sebagai petani, Kementerian Pertanian telah membantu 200 ribu hektar lahan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan rawa. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.
Sedangkan untuk mengatasi masalah IPM yang rendah di Sumsel, menurut Herman Deru, akan diatasi dengan pemenuhan kebutuhan guru. Gubernur menegaskan, kecukupan guru saat ini juga harus diperhatikan, karena satu sekolah itu kadang hanya satu guru berstatus PNS.
“Ini harus dikomunikasikan dengan Kemendikbud dan Kemenpan. Dulu zaman Pak Soeharto ada pengangkatan massal guru inpres, prosesnya massal. Namun saat pensiunnya juga massal, sedangkan penggantinya bertahap. Saya ingin ada perjanjian khusus bagi guru,” pungkasnya.
Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan, DPRD Sumsel menyetujui RPJMD Gubernur Sumsel ini, karena itu untuk kepentingan masyarakat Sumsel.
“Dewan tidak menghalangi, namun tetap melaksanakan fungsi kontrol. Nanti akan diajukan ke Mendagri. Kita ukur kemampuan, Sumsel mampu melaksanakan. Kita sepakat dengan program Pemprov Sumsel. Selama ini Sumsel sudah bagus, kita harapkan bisa lebih bagus lagi atau minimal bisa mempertahankan prestasi yang pernah diraih, ” ujarnya. #nti
