Palembang, SumselSatu.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang memastikan debat publik kandidat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 21 Juni diundur 1 hari menjadi 22 Juni.
Komisioner KPU Palembang, Abdul Karim Nasution mengatakan, berubahnya jadwal debat terbuka itu, karena jadwal sebelumnya (21 Juni) berbarengan dengan debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
“Jadwal debat publik, yang direncanakan dilakasanakan pada 21 Juni akan dimundurkan. Kemungkinan dilaksanakan pada 22 Juni, karena 21 Juni bertepatan dengan debat Pilgub Sumsel,” kata Karim, di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) dalam persiapan debat kandidat pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2018, di Hotel Santika Palembang, Selasa (8/5/2018).
Karim menjelaskan, kendati jadwal itu bergeser, namun tetap saja keputusan akhirnya harus dilakukan melalui rapat pleno. “Tapi nanti diplenokan dahulu bersama komisioner KPU Palembang lainnya,” ucapnya.
Untuk lokasi pelaksanaan debat, Karim mengungkapkan, pihaknya saat ini masih melakukan penjajakan, dan akan membahasnya bersama dengan stakeholder terkait.
“Untuk lokasi ada 2 opsi, di dalam atau diluar hotel. Kalau di luar hotel bisa gedung DPRD Palembang yang kita nilai lebih efisiensi. Tapi harus ada pertimbangan dari institusi lain, seperti pihak keamanan, teknis penyiaran dan sebagainya. Saat ini secara prinsip DPRD Palembang tidak keberatan,” paparnya.
Ditambahkan Karim, dalam debat itu pihaknya juga akan menggandeng lembaga penyiaran dan TV lokal, untuk menyiarkan debat itu sehingga sampai ke masyarakat Palembang.
“Untuk medianya belum ditetapkan, tapi sudah dijajajaki lembaga penyiaran dan tv lokal, termasuk panelis serta moderatornya. Kemungkinan tercover masuk anggaran kita,” katanya.
Sementara terkait Focus Group Discussion itu sendiri, Karim menyatakan, KPU Palembang berusaha menampung pemikiran dari berbagai kalangan. Seperti, akademisi, kadin, agamawan, pemuda hingga wartawan.
Dilanjutkan Karim, pihaknya mencatat ada 6 poin penting yang dihasilkan dalam diskusi tersebut. Mulai dari mengenai kesejahteraan masyarakat Palembang, pelayanan, persoalan daerah, pembangunan palembang, pembangunan palembang konteks nasional dan provinsi, hingga Palembang dalam kesatuan NKRI.
“Intinya kita harapkan dari FGD ini dapat masukan dan saran untuk menjadi topik yang akan didebatkan. Kita ingin menampung pemikiran dan gagasan dari berbagai kalangan ini tentang kota Palembang. Ini akan disampaikan kepada panelis, tapi tidak wajib dimasukan panelis, namun setidaknya pemikiran ini jadi pertimbangan,” pungkasnya. #nti
