Palembang, SumselSatu.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH, mengukuhkan, kepengurusan Forum Jurnalis Parlemen (FJP) Sumsel periode 2023-2026.
Selain pengukuhan, FJP Sumsel juga menggelar Diskusi Publik dengan tema ‘Perempuan dan Politik di Tahun 2024’ di Lantai 3 Gedung DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Sabtu (4/3/2023).
Hadir sebagai narasumber, Ketua DPRD Sumsel Hj R A Anita Noeringhati, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang Munawaroh, SSos, ME, Aktivis Perempuan Yeni Roslaini Izi, dan Pengamat Politik Dr Meita Istianda, SIp, MSi.
Ketua DPRD Sumsel R A Anita Noeringhati Noeringhati, SH, MH, mengatakan, FJP kerap memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun.
“FJP juga memberikan informasi yang akurat. Rekan-rekan media saya dorong untuk aktif, jadi ada ruang diskusi. Saya kenal wartawan sejak saya menjadi lawyer. Jadi saya tahu kualitas wartawan yang ada di FJP. Saya mau menjadi pembina dan mengukuhkan FJP karena saya tahu beritanya sangat objektif dan mengedepankan profesionalitas,” kata Anita.
Anita mengatakan, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, keterwakilan perempuan semakin meningkat. Untuk DPR RI tahun 2019 sudah 22 persen. Sementara keterwakilan perempuan di DPRD Sumsel juga 22 persen.
“Peningkatan yang cukup lumayan jika dibandingkan Pemilu 2009 dan 2014 untuk perwakilan perempuan,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Sumsel itu.
“Tapi saya melihat masih kurang mahasiswi atau perempuan yang single fighter. Saya ingin perempuan terjun ke dunia politik dengan kemampuan sendiri. Saya juga mendukung untuk perempuan yang maju, berbicara mengemban tugas. Jadi saya dukung perempuan yang mampu mendapatkan amanah,” sambung Anita.
Kabag Humas DPRD Sumsel Ikhwansyah, SSos, MM, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik terhadap pengurus FJP yang lama.
“Selamat atas terbentuknya kepengurusan yang baru periode 2023-2026. Semoga ke depan jadi lebih baik lagi,” katanya.
Ketua FJP Sumsel Periode 2023-2026 Dudi Oskandar mengatakan, FJP awalnya dibentuk untuk komunikasi teman-teman wartawan di DPRD Sumsel. FJP diharapkan jadi mitra DPRD Sumsel untuk menangkal berita hoaks yang bertebaran menjelang Pemilu 2024.
“Kami bersyukur karena DPRD Sumsel tidak anti kritik. Yang terpenting berita yang diterbitkan berimbang,” ucap Dudi.
Sementara itu, Komisioner KPU Palembang Munawaroh menuturkan, KPU Palembang mengapresiasi jika semakin banyak keterwakilan perempuan di dunia politik.
“Karena sejauh ini di Palembang tidak sampai 10% keterwakilan perempuan untuk di DPRD Palembang,” terangnya.
Dia mengatakan, partai politik (parpol) harus memberikan ruang untuk perempuan baik kuantitas dan kualitas. Dengan begitu, akan muncul politisi perempuan yang mumpuni di Palembang.
“Untuk kegiatan di KPU kami lebih kepada sosialisasi kepada pemilih pemula. Karena untuk kaderisasi caleg itu ada di partainya. Kami membuat kegiatan partisipasi publik terutama untuk perempuan pemilih pemula. Yang paling penting adalah kualitas perempuan yang dibuat di partai itu sendiri,” katanya.
Terkait wacana penundaan Pemilu 2024, sebagai lembaga vertikal, mereka patuh dengan putusan KPU RI.
“Sejauh ini kami masih berproses sesuai dengan tahapan dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor: 3 Tahun 2022. Jadi tahapan yang sedang berjalan seperti pencolitan dan pemutakhiran data tetap kami lakukan,” katanya. #Nti
