Muaro Bungo, Sumselsatu.com – Setiap tahun selama bulan Ramadhan, pasar tumpah yang berada di Pasar Bawah Muara Bungo diduga telah menjadi lahan pungutan liar. Setiap pedagang harus membayar mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp 2,5 juta untuk satu lapaknya.
Salah seorang pedagang, Rd, mengatakan para pedagang membayar kepada pengurus yang berasal dari RT setempat. Selain membayar uang bulanan, para pedagang juga diwajibkan membayar uang kebersihan setiap malamnya.
“Kami tidak tahu itu pungutan liar atau tidak. Yang penting kami bisa berjualan mencari makan. Sebenarnya kami cukup keberatan untuk membayar, karena jumlah satu lapaknya cukup besar,” ucapnya, Minggu (11/6/2017).
Rudi berharap, aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah bisa menyelesaikan persolan ini. Pasalnya, banyak oknum yang sengaja mencari untung dengan memanfaatkan jalan milik pemerintah ini sebagai lapak pasar tumpah.
“Kalau memang resmi dari pemerintah dan menjadi PAD kami setuju saja, tapi ini kan jalan pemerintah yang dijadikan lapak dan dilakukan pungutan kepada para pedagang. Dan persoalan ini sudah terjadi setiap tahunnya,” sebutnya.
Sementara saat dikonfirmasi terkait Izin, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perdagangan dan Koperasi  Rudy Lesmana mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada pedagang.
“Standnya memang mengganggu pengguna jalan. Kami tidak pernah mengeluarkan izinnya. Yang memberikan izin Kecamatan Pasar, silahkan konfirmasi saja langsung ke camatnya,” ucap Rudy.
Sementara Camat Pasar Muara Bungo, Sofian Maas, membantah telah mengeluarkan izin. Dikatakannya izin bukan dikeluarkan pihaknya, namun dikeluarkan Bagian Ekonomi Setda Bungo.
“Yang mengeluarkan izin Kepala Bagian Ekonomi Pemkab. Kami hanya meneriman rekomendasinya saja. Namun, kami sudah berupaya untuk mengurangi jumlah stand dari tahun sebelumnya,” tandasnya. (red)
