Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mulai menyiapkan proses perpanjangan kontrak bagi 3.141 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa tugasnya akan berakhir pada tahun 2027. Proses perpanjangan ini akan dilakukan melalui mekanisme pengusulan berkas administrasi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Nomor 800/1295/BKD.1/2026. Ia menyebutkan masa kontrak PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel akan berakhir dalam tiga periode berbeda, yaitu masa tugas 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2026, 1 Februari 2022 hingga 31 Januari 2027, serta 1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2027.
“PPPK yang masa kontraknya akan habis diminta segera melengkapi persyaratan yang telah ditentukan,” ujar Ismail, Kamis (16/4/2026).
Ia merinci sejumlah dokumen yang harus disiapkan, antara lain surat rekomendasi kepala perangkat daerah, fotokopi SK PPPK yang telah dilegalisasi, fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), fotokopi perjanjian kerja sebelumnya, serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir.
Bagi PPPK yang tidak diperpanjang, perangkat daerah tetap diwajibkan menyampaikan alasan tertulis yang disertai data pendukung. Namun, Ismail menekankan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen penuh untuk mempertahankan pegawai yang berkinerja baik.
“Sepanjang yang bersangkutan aktif bekerja dan menaati ketentuan yang berlaku, maka kontrak akan diperpanjang. Ini merupakan jaminan dari Gubernur Sumatera Selatan,” tegasnya.
Berdasarkan data BKD Sumsel, jumlah PPPK yang akan habis masa kontrak mencapai 3.141 orang. Rinciannya terdiri atas PPPK tahap pertama yang dilantik Mei 2022 sebanyak 1.318 guru dan 75 tenaga teknis (non-guru), serta PPPK tahap kedua yang dilantik Juli 2022 sebanyak 1.748 orang. #fly
