Baturaja, SumselSatu.com
Sebanyak 41 Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di SMA Negeri 7 Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), belum menerima honor selama enam bulan terakhir. Atau sejak Juli hingga Desember 2017.
Kondisi tersebut membuat para orang tua siswa di sekolah itu prihatin. Bahkan, perwakilan Komite Sekolah, yang digawangi Syaiful Amin, SH, (Wakil Ketua Komite SMAN 7) dan dua rekannya sempat mendatangi Komisi I DPRD setempat guna mengadukan hal tersebut, baru-baru ini.
Namun tahukah anda, jauh hari sebelum mereka mengadukan hal tersebut kepada wakil rakyat, ratusan wali murid telah melakukan rapat musyawarah bersama pihak sekolah untuk mengambil langkah-langkah mengatasi hal tersebut.
Dalam rapat itu, akhirnya disimpulkan dan disepakati bahwa para wali murid bersedia pupuan (sumbangan) sebesar Rp312.000, untuk menalangi honor GTT/ PTT yang belum dibayar Pemprov Sumsel.
“Ya, pada tanggal 23 Desember lalu, sebanyak 600 orangtua siswa rapat di SMAN 7. Di situ disampaikan masalahnya, bahwa honor GTT dan PTT itu macet (belum dibayarkan selama 6 bulan). Di situlah disepakati bahwa orangtua siswa akan menalanginya,” jelas Syaiful pada wartawan, Selasa (2/1/2017).
Kesepakatan itu ditelurkan lantaran kepedulian para orangtua siswa pada dunia pendidikan. Juga bertujuan agar anak-anak mereka di sekolah itu tidak terganggu proses belajar mengajarnya. Apalagi dalam waktu dekat, akan ada UN dan UNBK.
“Makanya ditalangi. Per-orangtua siswa itu sekitar Rp300 ribuan menyumbang. Namanya sumbangan peduli pendidikan,” beber Syaiful.
Syaiful berharap, wakil rakyat di OKU dapat turut mengambil peran, agar persoalan honor GTT dan PTT yang belum dibayar ini dapat terselesaikan.
“Memang kewenangan dan penganggaran untuk SMA/ SMK ini sudah menjadi tanggungjawab Provinsi. Tapi dalam hal ini kami menganggap DPRD kabupaten punya peran. Kenapa? Karena yang terdampak ini (GTT/ PTT) adalah masyarakat OKU. Dan SMAN 7 itu di OKU. Jadi lucu kalau DPRD tidak sampai tahu masalah ini. Makanya kami punya inisiatif menyampaikan hal ini kepada dewan beberapa hari lalu,” jelasnya.
Lalu apa yang terjadi sehingga honor tersebut belum terbayarkan, padahal enam bulan sebelumnya (Januari-Juni 2017), justru sudah? Menurut informasi yang mereka terima, kata Syaiful, bahwa Pemprov Sumsel defisit anggaran.
“Ini juga aneh. Kami memandang honor mereka inikan sudah dianggarkan di APBD Pemprov Sumsel 2017. Artinya duit itu sudah siap. Nah kenapa tidak dibayarkan. Kemana duit itu?,” tanya dia. #ori
