Palembang, SumselSatu.com
Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat penolakan keras di tingkat akar rumput.
Dalam agenda reses Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 Masa Sidang VI/2026 di Kantor Lurah 32 Ilir, Senin (6/7/2026), perwakilan warga secara terbuka mendesak agar program tersebut dihentikan total karena dinilai menyengsarakan ekonomi rakyat kecil.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua RW 01, Kelurahan 32 Ilir Agus Tarmizi. Ia mengungkapkan bahwa masifnya penyerapan bahan pangan oleh dapur-dapur produksi MBG memicu kelangkaan pasokan di pasar tradisional, yang berujung pada meroketnya harga komoditas pokok.
Menurut Agus, dampak kenaikan harga ini paling dirasakan oleh para pengusaha makanan skala mikro, pedagang kantin sekolah, dan warung-warung kecil yang kesulitan menutup modal akibat tingginya harga bahan baku.
Menariknya, ia memaparkan sebuah fenomena di lapangan yang menunjukkan korelasi langsung antara program MBG dan stabilitas harga pangan.
”Kami mengamati, begitu memasuki musim libur sekolah dan program MBG otomatis ikut libur (jeda sementara), harga-harga kebutuhan pokok seperti telur, ikan, dan sayur-mayur di pasar langsung turun drastis dan kembali murah. Ini bukti kalau program ini membuat harga pasar tidak stabil. Karena itu, kami menghimpun aspirasi para penjual makanan kecil dan meminta agar program MBG ini dihentikan saja karena menyusahkan kami,” cetus Agus Tarmizi.
Berdasarkan pantauan data di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang selama masa jeda/libur sekolah pertengahan tahun ini, terjadi penurunan harga yang cukup signifikan pada komoditas penopang MBG.
Telur ayam ras turun ke kisaran Rp24.000 – Rp25.000 per kg, dari yang sebelumnya sempat menyentuh Rp30.000 – Rp32.000 per kg saat operasional penuh MBG.
Daging ayam potong mengalami.penurunan dari Rp38.000 per kg menjadi Rp31.000 – Rp33.000 per kg. Sayur-mayur (Sawi, Kubis, Kacang Panjang) mengalami penurunan harga rata-rata 20% hingga 30% karena melimpahnya kembali pasokan ke lapak pedagang eceran.
Mendengar desakan pembatalan program tersebut, Anggota DPRD Sumsel Abdullah Taufik, SE, MM, langsung memberikan tanggapan berimbang. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami dinamika yang dihadapi para pelaku usaha kecil di lapangan.
”Tidak ada gading yang tak retak. Setiap kebijakan besar pasti ada sisi positif dan negatifnya,” ujar Abdullah Taufik di hadapan warga.
Namun, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru berpikir negatif (negative thinking) terhadap program nasional ini.
Taufik memaparkan rincian anggaran Rp15.000 per porsi MBG untuk menjelaskan rantai ekonomi (multiplier effect) yang sebenarnya sedang dibangun pemerintah. Rinciannya, Rp2.000 dialokasikan untuk investasi peralatan dapur umum.
Rp3.000 digunakan untuk upah karyawan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Satu dapur menyerap sekitar 50 tenaga kerja lokal, membuka jutaan lapangan kerja baru bagi pemuda yang menganggur. Sementara Rp10.000 mengalir langsung untuk membeli komoditas lokal seperti ayam, telur, dan beras dari petani serta peternak.
”Tujuan utama program ini adalah menekan angka stunting dan mendongkrak IQ (Intteligence Quotient) generasi muda melalui makanan sehat. Di sisi lain, petani di daerah merasakan dampak positif karena sayur-mayur mereka langsung terserap habis dan tidak ada lagi yang busuk atau layu di ladang. Perputaran ekonominya sangat besar,” bebera anggota dewan dari Partai Gerindra itu.
Terkait tingginya harga sembako yang dikeluhkan warga, Abdullah Taufik menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya rantai pasok baru, di mana pihak pengelola dapur MBG memesan langsung ke distributor besar, sehingga memengaruhi sirkulasi barang di pasar eceran.
Kendati membela esensi program besutan Presiden Prabowo tersebut, Taufik memastikan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan terus berjalan ketat demi meminimalisir penyimpangan, termasuk masalah kualitas makanan yang terkadang dilaporkan basi atau kurang sesuai selera anak-anak.
”Program MBG ini terus diawasi ketat. Saya pribadi melakukan pengawasan langsung setiap minggu. Jika bapak dan ibu menemukan ada hal yang tidak beres di lapangan, segera laporkan kepada kami untuk dievaluasi,” katanya
Menyikapi pro-kontra di tengah masyarakat mengenai dampak program MBG, Koordinator Reses Dapil Sumsel 1 Masa Sidang VI Chairul S Matdiah, SH, MHKes, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi di tingkat bawah tanpa harus menyalahkan esensi programnya.
”Kita harus objektif melihat persoalan ini. Pada dasarnya, semua program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo ini, tujuannya sangat baik. Niatnya mulia, yaitu menekan angka stunting dan membantu gizi anak-anak kita. Tidak ada yang salah dengan visi itu,” ujar Chairul saat dimintai tanggapan usai menyerap aspirasi warga.
Namun, pengacara senior ini tidak menampik adanya benturan regulasi dan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha mikro di lapangan, seperti yang dikeluhkan warga Kelurahan 32 Ilir.
”Persoalannya bukan di programnya, tapi pada pelaksanaan di tingkat bawah yang kadang masih kacau dan kurang matang. Mulai dari rantai pasok bahan baku yang mendadak memicu lonjakan harga sembako di pasar tradisional, sampai masalah teknis kualitas makanan yang dilaporkan kurang maksimal. Ini yang membuat masyarakat kecil, terutama pedagang kantin dan warung, jadi merasa terjepit,” katanya.
Lebih lanjut, Chairul S Matdiah mendesak instansi terkait dan SPPG untuk segera membenahi tata kelola pembelian bahan baku agar tidak merusak harga eceran bagi masyarakat umum.
”Ekonomi kerakyatan harus tetap berjalan seimbang. Jangan sampai niat memberi makan bergizi bagi anak sekolah justru mematikan rezeki para pedagang kecil di pasar. Pelaksanaan di lapangan ini yang wajib diawasi ketat dan dirapikan secepatnya,” katanya. #nti
