Inovasi Proyek Perubahan Jangan Hanya Narasi Tanpa Isi

PROPER---Sosialisasi dan launching Inovasi Proyek Perubahan di Hotel Bukit Serelo Lahat, Selasa (10/10/2023). (FOTO: SS 1/GUSTRI).

Lahat, SumselSatu.com

Empat pejabat eselon II di Kabupaten Lahat menggagaskan inovasi dan proyek perubahan (proper) sebagai sebuah ide perubahan kebijakan yang dapat diimplementasikan pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien penunaian tugas kewenangan OPD.

Bupati Lahat H Cik Ujang, SH, mengatakan, proper yang ditawarkan oleh keempat peserta hendaknya benar-benar aplikatif dan inplemantif. Sehingga tercapai apa yang diharapkan, yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan kewenangan OPD dapat terwujud.

“Kami berharap kiranya proper yang digagas oleh keempat peserta PKN tersebut tidak mandeg pada tataran kata-kata, yang hanya berupa narasi tanpa isi,” ujar Cik Ujang saat sosialisasi dan launching Inovasi Proyek Perubahan peserta PKN II ngkatan XX di Hotel Bukit Serelo Lahat, Selasa (10/10/2023).

Selain itu, pihaknya berharap agar stakeholder yang hadir dan mengikuti acara sosialisasi dapat berpartisipasi secara aktif memberikan tanggapan, kritik dan saran.

Adapun empat pejabat eselon II itu. Feriyansyah Eka Putra, ST, MM, Kepala Bappeda Kabupaten Lahat dengan proper Sistem Informasi Pembangunan Daerah Berbasis Dana CSR (SIP Benar).

“Melalui aplikasi ini diharapkan adanya transparansi dan kemudahan akses untuk mengetahui apa saja program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan. Serta apa itu CSR maupun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM),” ujar Feriyansyah Eka Putra

Kepala Dinas PUPR Mirza Azhary, ST, dengan proper Strategi Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengawasan Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten melalui Digital Road Watch di Kabupaten Lahat (Perjaka).

Dalam hal ini pihaknya berharap agar camat, lurah, kepala desa (kades) hingga pihak perusahaan agar bersama menjaga ruas jalan yang telah dibangun.

“Kerusakan jalan akibat kelebihan tonase. Jalan kabupaten maksimal 8-10 ton, jadi harus diketahui. Lalu adanya komunikasi dengan BUMN, BUMD hingga perusahaan bila melakukan penggalian agar tidak merusak jalan,” urai Mirza.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lahat M Ghufron, SE, MM, dengan proper Strategi Konsultasi Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Aplikasi (SIAP). Latar belakang, tingginya kunjungan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi di kantor BPKAD.

“Ke depan untuk koordinasi dan konsultasi yang sifatnya sederhana bisa melalui aplikasi,” kata Ghufron.

Sekretaris DPRD Lahat H M Safrani, SH, dengan proper berjudul Strategi Peningkatan Kualitas layanan Persidangan dan Rapat DPRD melalui sistem Informasi Berbasis Web E-Agenda. #tri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here