Jakarta, SumselSatu.com
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan pagu indikatif APBN 2019 untuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgap). Pengajuan anggaran itu telah dibicarakan dalam rapat kerja anggaran Komisi I DPR bersama Panglima TNI Maresekal Hadi Tjahjanto.
Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsekal Muda Tata Endrataka menegaskan, tidak hanya Koopsusgab saja yang diajukan oleh pihaknya. Tetapi juga untuk Bantuan Kendali Operasional (BKO) Polri.
“Dua-duanya (BKO dan Koopsusgap),” kata Tata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018) seperti dikutip dari liputan6.com.
Tata tidak merinci lebih lanjut berapa dana yang diajukan untuk Koopsusgap itu. Dia hanya merinci dana untuk Kemenhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, Udara dan juga laut.
“Sekarang ini baru pagu indikatif kita mendapatkan ajuan dari Rp 215 triliun, pagu indikatif turun Rp 106 triliun yang disetujui. Tapi masih akan diproses lagi, nanti ada pagu anggaran, ada alokasi anggaran itu nanti prosesnya masih belum sampai sekarang,” ungkapnya.
“Untuk Kemhan 19 (triliun), untuk TNI 8 (triliun), untuk Angkatan Darat Rp 40 triliun, untuk Angkatan Laut 17 (triliun), untuk Angkatan Udara 14 (triliun),” lanjutnya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais membenarkan bahwa anggaran itu memang sempat diusulkan oleh Panglima TNI. Tetapi, kata dia, secara nomenklatur Koopsusgap akan diubah menjadi Koopsus TNI.
“Ya begini tadi Panglima menganggarkan Koopsusgab secara nomenklatur nanti akan diubah jadi Koopsus TNI. Jadi yang jadi Leadingnya adalah TNI,” ungkapnya.
Meski diusulkan, Hanafi menegaskan hingga kini dana itu belum masuk ke anggaran tahun 2019. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dana itu masuk ke anggaran 2019
“Kalau ditanya apakah ada anggarannya karena sudah ada lembaganya ya tentu sekarang enggak ada, tentu masuk pada pengusulan anggaran tahun depan 2019 nanti itu,” ucapnya. #min/lip6
