Palembang, SumselSatu.com
Konflik antara manusia dengan satwa liar terjadi akibat rusaknya alam.
Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Najib. Ia mengatakan hal itu ketika mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru membuka Lokakarya Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar, di salah satu hotel di Palembang, Senin (10/2/2020).
“Satwa liar punya karakteristik tersendiri dalam aktifitasnya. Jika habitatnya terganggu, tentu akan timbul dampak negatif, salah satunya konflik antara manusia dan satwa itu,” kata Najib.
“Oleh sebab itu, Pak Gubernur mengajak kita membentuk Tim Satgas penanggulangan konflik manusia dan satwa liar ini, agar hal itu tidak terulang,” tambahnya kepada para peserta lokakarya.
Disampaikan Najib, konflik antara manusia dengan satwa liar yang terjadi berdampak luas, seperti turunnya perekonomian masyarakat, dan minimnya minat pariwisata di suatu daerah tempat konflik terjadi.
Dia mengatakan, kolaborasi antar pihak, baik pemerintah, sektor swasta, organisasi nonpemerintah, serta masyarakat dibutuhkan dalam menanggulangi konflik manusia dengan satwa liar.
“Kita harus memahami soal penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, baik di tingkat nasional maupun provinsi, serta menyepakati pola koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran dan tanggungjawab antar pihak dalam menanggulangi konflik manusia dan satwa liar di Sumsel ke depannya,” katanya.
Kata Najib, Gubernur Sumsel sebagai penanggungjawab Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar mengatakan, dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan terpadu untuk dapat menanggulangi konflik manusia dengan satwa liar secara efektif.
“Perencanaan pembangunan juga perlu memerhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan hidup, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Sehingga, memastikan kelestarian habitat satwa liar dan mencegah terjadinya konflik,” katanya.
Project Director Kelola Sendang-ZSL Indonesia Prof Damayanti Buchori menambahkan, pihaknya bersama Pemprov Sumsel dan BKSDA Sumsel serta sejumlah pihak lainnya berkomitmen untuk terus bekerjasama dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar dengan manusia. Salah satu bentuk dari upaya tersebut adalah adanya tim koordinasi untuk mengembangkan upaya-upaya pencegahan dan respon terhadap terjadinya konflik manusia dengan satwa liar.
“Melalui lokakarya ini, pola kerjasama dan koordinasi terus dimatangkan, termasuk di dalamnya upaya sosialisasi kepada masyarakat secara luas,” katanya.
“Kami juga mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama memetik pembelajaran dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, serta menggali masukan-masukan untuk memperkuat kemitraan dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar pada masa yang akan datang,” tambah Damayanti. #nti
