Mendagri Pinta Gubernur Bentuk BIG

74
RAPAT KOORDINASI---Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat memberikan Cendera Mata kepada Gubernur Provinsi Sumsel Alex Noerdin. (FOTO:SS1/Mardiansyah)

Palembang, SumselSatu.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo datang ke Palembang menghadiri Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Tingkat Daerah  Regional Sumatera diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di Hotel Aryaduta, Kamis (15/3/2018).

Tjahjo mengatakan jika percepatan kebijakan satu peta saat ini masih menemui berbagai kendala di antaranya adalah kelembagaan yang belum terbentuk dan terkait kebijakan pemerintah kemudian teknologi yang belum memadai.

“Ini hambatan yang harus dicermati bersama. Gubernur wajib bentuk OPD sebagai simpul jaringan (BIG-red) sebagai rangka pembangunan untuk informasi Geopasial,” jelasnya.

Menurut Tjahjo, seluruh daerah perlu mengoperasionalkan fungsi simpul jaringan dan infrastruktur tersebut. Karena, kebijakan satu peta ini penting menyatukan seluruh informasi peta produksi oleh berbagai sektor kementerian dan lembaga dalam satu peta secara integrasi.

“Ini penting guna mempermudah penyelesian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian  batas daerah di seluruh tanah air,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin tidak membenarkan kalau di wilayahnya (Sumsel) tidak memiliki BIG, karena di provinsi Sumsel sudah memiliki UPTD yang mengelola tata ruang.

“Kalau dalam artian resmi tidak, tapi secara teknis sudah ada di Bappeda yaitu di UPTD Tata Ruang. Di situ kita tentu sudah akrab dengan bakostranal, nah inilah yang mengurusi masalah pemetaan tersebut,” pungkas Alex.

Selebihnya Alex Noerdin menggunakan kesempatan tersebut untuk mensosialisasikam Asian Games karena kebetulan peserta perwakilan rakor yang hadir berasal dari daerah seluruh Sumatera. Dirinya tidak akan terlalu banyak bicara soal simpul jaringan karena ada ahlinya yang berbicara.

Di tempat yang sama Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Z Abidin mengatakan,  posisi saat ini integrasi sudah berjalan. Rencananya Agustus 2018 nanti Kebijakam Satu Peta (KSP) bisa segera diluncurkan di seluruh Indonesia.

“Saat ini percepatan kita lakukan di regional Sumatera. Selanjutnya Papua, maluku,  baru kemudian Sulawesi dan Kalimantan. Saat diluncurkam 10 Agustus nanti semua daerah akan terkoneksi. Kalau kondisi simpul jaringan di tingkat daerah Sumsel sudah hijau artinya tidak ada masalah jaringan,” jelasnya. #ard

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here