Mengelolah Pemerintahan Harus Ditunjang Tenaga Profesional

66
Gubernur Terpilih Herman Deru saat menerima cinderamata usai kegiatan Diskusi Panel, Selasa (4/9/2018). (FOTO : SS1/YANTI)

Palembang, SumselSatu.com

Manajemen yang baik sangat dibutuhkan dalam mengelolah pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah (Pemda). Menjalankan Pemda Sumatera Selatan (Sumsel) harus ditunjang tenaga profesional. Gubernur ke depan harus bisa membangun Sumsel lebih baik dibandingkan di masa kepemimpinan Alex Noerdin.

Demikian benang merah yang disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) Dr Febrian, SH, MS, pada acara diskusi panel bertema ‘Pembangunan Hukum di Sumsel Pada Tahun 2019-2024’, di FH Unsri, Palembang, Selasa (4/9/2018).

Febrian mengatakan, gubernur memiliki kewenangan terbatas. Di bidang hukum, kewenangan gubernur hanya di peraturan daerah (Perda) provinsi.

“Batasan gubernur di level perda.  Banyak disinkronisasi baik ke atas. Misalnya, Perda Minerba, Permen Menteri Pertambangan dan Lingkungan Hidup, illegal tapping (pencurian minyak),  itu soal penegakan hukum,” ujar Febrian.

Untuk menegakkan perda, Febrian berharap Herman Deru  menindaklanjuti dengan manajemen yang baik.  Karena mengelolah pemda tidak cukup dengan niat yang baik.

“Untuk menegakkan perda, misalnya  jalan khusus untuk batubara harus tahan banting dalam menginplementasikan perda-nya.  Artinya banyak yang ahrus dipikirkan.  Beliau mau jadi orang baik,  harus ditunjang orang-orang yang profesional, yang mumpuni, bukan orang yang memperkaya diri sendiri,” kata Febrian.

Dia mengatakan, Gubernur Sumsel 2018-2023 harus bisa membangun Sumsel lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan Alex Noerdin.

“Pak Herman Deru  harus bisa membangun Sumsel lebih dari Pak Alex, dan harus konsisten dengan visi dan misinya,” tambah Febrian.

Herman Deru yang hadir dalam diskusi sebagai narasumber mengajak semua elemen masyarakat di Sumsel untuk sadar hukum.

“Apapun  statusnya,  mau gubernur,  bupati, walikota,  camat, lurah, kades, RW, RT, dan masyarakat harus taat hukum,” kata Herman Deru yang telah ditetapkan KPU Sumsel sebagai gubernur terpilih.

Mengenai pembuatan perda, Herman Deru mengatakan, akan  mengingatkan lembaga yang memproduksinya, yakni DPRD Sumsel.

“Izinkan aku buat perda itu melibatkan perguruan tinggi.  Karena tidak semua legislatif itu mengerti hukum.  Keterlibatan perguruan tinggi, terutama fakultas hukum itu sangat penting.  Saya tidak kuat memimpin sendirian. Saya butuh pengawasan kalian semua. Saya ingin jadi gubernur yang baik,” kata Herman Deru. #nti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here