Palembang, SumselSatu.com
Kesan politisasi menguat menyusul
penundaan pelantikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (KPID Sumsel) periode 2021-2024.
“Hal-hal seperti ini dipolitisasi. Harusnya Pemerintah Provinsi Sumsel bersikap apa adanya, jangan ada apanya. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut ini bisa merusak citra Pemprov,” kata Pengamat Kebijakan Publik Sumsel Ade Indra Chaniago.
Ade mengatakan, ketika proses seleksi Komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024 telah selesai dilaksanakan, harus segera dilakukan pelantikan.
“Hasil seleksinya sudah diranking. Jadi kenapa ditunda-tunda pelantikannya. Ini ada apa, publik pasti bertanya,” kata Ade.
Dengan molornya pelantikan ini, membuat energi di KPID Provinsi Sumsel tidak maksimal. Pasalnya, Komisioner yang lama kerjanya tidak maksimal dan terkesan bermalas malasan. Sedangkan KPID Sumsel yang baru tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena belum dilantik.
“Selesai proses seleksi, Komisioner yang baru diharapkan segera beradaptasi dan bisa langsung menjalankan programnya,” kata dia, Rabu (30/3/2022).
Dia meminta Gubernur Sumsel Herman Deru harus bijak, karena ini ruang publik, dan semua mata publik tertuju di sana. Jangan sampai ruang publik dicederai.
“Gubernur Sumsel tau, sudah 2 bulan lebih Komisioner KPID Sumsel periode 2021-2024 ini belum dilantik. Harusnya Gubernur Sumsel meminta datanya ke Dinas Kominfo agar segera menyiapkan pelantikan,” tegas Ade.
Jika penundaan pelantikan KPID Sumsel periode 2021-2024 dibiarkan terus berlarut larut, maka bisa menimbulkan kecurigaan publik. Bisa saja, nama-nama hasil ranking itu dibolak balik.
“Bapak Gubernur Sumsel harus segera melakukan pelantikan, dan Dinas Kominfo Sumsel juga harus mengingatkan Gubernur,” tegasnya.
Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumsel Antoni Yuzar mengatakan, akan segera menindaklanjuti terkait molornya pelantikan KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024.
“Besok kami rapat paripurna dan menyampaikan permasalahan tersebut,” katanya saat dikonfirmasi. #fly
