Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang mengambil langkah hukum tegas untuk membentengi wilayahnya dari penyebaran perilaku LGBT (Lesbian, Guys, Bisexsual Transgender).
Walikota Palembang Ratu Dewa,
menyatakan komitmennya untuk segera menyusun regulasi khusus, mulai dari Surat Edaran (SE) hingga Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan LGBT.
Langkah preventif ini disuarakan secara terbuka dalam Aksi Dukungan Pemerintah terkait penolakan LGBT yang digelar di Pelataran Masjid Agung Palembang, Minggu (19/7/2026) pagi. Dalam aksi tersebut, jajaran Pemko Palembang berdiri bersama para tokoh ulama dan ormas keagamaan.
Ratu Dewa menjelaskan, penyusunan Perda ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, yang di dalamnya turut mengatur penanganan terhadap berbagai ancaman nonmiliter.
”Hal ini menjadi salah satu dasar bagi kami untuk mengambil langkah-langkah antisipatif di daerah. Setelah adanya komitmen bersama ini, kami akan menyusun regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwali), sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan,” ujar Ratu Dewa.
Sebagai langkah awal yang cepat, Pemko Palembang akan menerbitkan Surat Edaran dalam waktu dekat untuk mengantisipasi penyebaran perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma dan ketentuan di Kota Palembang.
Selanjutnya, proses perancangan Perda Pencegahan LGBT akan dilakukan secara komprehensif. Pemkot Palembang akan melakukan kajian mendalam serta mempelajari kebijakan yang telah diterapkan di beberapa daerah lain sebagai bahan analisis.
Ratu Dewa memastikan bahwa penyusunan Perda ini tidak akan dilakukan sepihak, melainkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tokoh lintas agama.
”Pada akhirnya kami akan mengajak seluruh elemen keagamaan di Kota Palembang untuk bersama-sama membahas regulasi ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak positif bagi Kota Palembang yang kita cintai,” katanya. #ari
