Palembang, SumselSatu.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) diharapkan tetap melanjutkan Program Sekolah dan Berobat Gratis.
“Tentang pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi Partai Amanat Nasional kembali mengingatkan bahwa program Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis harus tetap dilanjutkan dengan berbagai peningkatan mutu pelayanan,” ujar Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel Rusdi Tahar, SE, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel LX, Jumat (5/7/2019). Rapat tersebut beragendakan ‘Mendengarkan Pendapat Akhir dari Fraksi-fraksi di DPRD Sumsel Terhadap LPJ APBD 2018’.
Tahar mengatakan, pihaknya sangat mendukung Pemprov Sumsel melakukan penyempurnaan payung hukum dan meningkatkan alokasi anggaran untuk Sekolah dan Berobat Gratis.
Hal serupa juga disampaikan Fraksi Golkar. Juru Bicara Fraksi Golkar Lindawati Syarofi, SH, MM, mengatakan pihaknya mendukung komitmen Pemprov Sumsel untuk meneruskan Program Sekolah Gratis.
“Tetapi hendaknya didukung dengan anggaran,” ujar Lindawati.
Fraksi PAN juga mendukung Pemprov Sumsel untuk memperhatikan secara serius tingginya jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang mencapai Rp680,516 miliar karena perencanaan program yang kurang tepat dan kinerja SKPD yang belum maksimal.
“Maka Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperhatikan permasalahan ini secara serius dalam dalam pelaksanaan APBD tahun mendatang,” kata Tahar.
Sebelumnya dia menyampaikan, Fraksi PAN mengapresiasi penjelasan gubernur tentang solusi kreatif yang dilakukan Pemprov untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi lainnya.
“Ke depan, kami berharap selalu ada terobosan-terobosan baru untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, tanpa harus memberatkan wajib pajak,” tambahnya.
Fraksi PAN juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemprov Sumsel yang telah melakukan langkah cepat untuk melakukan pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi dengan alokasi dana Rp778,540 miliar pada Tahun Anggaran 2019.
Kata Tahar, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ruas jalan tersebut, demi menghasilkan kualitas jalan yang sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.
Terkait infrastruktur, Fraksi Golkar minta Gubernur Sumsel melakukan evaluasi terhadap OPD, terkait kemampuan dalam menyerap anggaran.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan A Syarnubi, SP, MM, menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel memahami sejatinya negara adalah suatu entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal empat komponen utama, yaitu lembaga-lembaga negara, rakyat sebagai warga negara (citizen), wilayah yang diakui kedaulatannya, dan kebijakan publik yang menjadi titik penting dimana kehidupan suatu negara modern dijalankan.
“Setiap negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat ini menjadi negara gagal karena kehidupan bersama diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja yang berpeluang untuk memerintah dengan tirani yang bertujuan memuaskan kepentingan diri dan kelompoknya saja. Sejatinya kebijakan publik menjadi kekuatan penting yang mengatur interaksi antara pemerintah dan rakyat,” ujar Syarnubi.
Dia mengatakan, di depannya nanti juga tidak sedikit persoalan yang akan dihadapi bersama, karena perkembangan dan gerak masyarakat akan sangat dinamis. #nti
