Palembang, SumselSatu.com – Sebanyak sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2017 pada rapat paripurna, Senin (21/8/2017).
Rapat sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri dan dihadiri Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, para undangan serta kepada dinas dan SKPD Sumsel.
“Kami bisa menerima dan memaklumi Raperda Perubahan APBD Sumsel tahun 2017 untuk dibahas lebih lanjut dalam komisi-komisi,” kata juru bicara Fraksi Gerindra Ir Sujarwoto.
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem Drs H Elianuddin HB meminta Pemprov Sumsel menyelesaikan Dana Bagi Hasil kabupaten kota di Sumsel, dan merealisasikan jalur khusus angkutan batubara di Sumsel serta. Elianudin juga meminta Pemprov Sumsel mengintensifkan razia terhadap kendaraan besar yang melebihi kapasitas di jalan
“Kami berharap proses pembahasan RAPBD perubahan dan raperda ini betul-betul dimaksimalkan agar benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Sumsel. Kami juga mempertanyakan realisasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) di Kabupaten Banyuasin dan mempertanyakan kelayakan dana hibah KPU dan Bawaslu Sumsel oleh Pemprov Sumsel,” kata juru bicara Fraksi PKB Dra Hj Nilawati.
Sementara Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Sri Mulyadi mengatakan, dengan kondisi ekonomi dan keuangan pemerintah saat ini pada dasarnya dapat memahami konstruksi rancangan perubahan APBD tahun 2017 beserta rincian prioritas program. Namun dia masih memerlukan tambahan penjelasan seperti dasar keyakinan dalam penetapan dan pencapaian target tersebut dan bagaimana startegi yang akan dijalankan.
Rapat paripurna selanjutnya ditunda hingga Senin (28/8/2017) dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Sumatera Selatan atas Pemandangan umum sembilan fraksi di DPRD Sumsel. (Ari)
