Palembang, SumselSatu.com
Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatra Selatan masih menjalani status suspensi sementara. Kesepuluh dapur itu tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas Utara (Muratara), dan Kota Palembang.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang Nurya Hartika Sari mengatakan, penghentian sementara operasional dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan dasar dipenuhi sebelum dapur kembali melayani penerima manfaat. Peninjauan dilakukan bersama koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing kabupaten/kota.
“Untuk di Sumsel ada 10 yang masih dalam tahapan suspensi sementara. Tetapi tetap kita tinjau melalui koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing kabupaten/kota,” kata Nurya usai rapat koordinasi pemantapan dan optimalisasi peran pemda dalam tata kelola MBG di Griya Agung, Kamis (13/8/2026).
Menurut Nurya, sorotan utama evaluasi tersebut adalah kesiapan infrastruktur dan sistem pengelolaan limbah. Setiap SPPG diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar agar proses pengolahan makanan berjalan aman dan higienis.
“Harus memenuhi persyaratan, seperti IPAL yang sudah sesuai standar. Kemudian secara infrastrukturnya juga harus memenuhi, termasuk pengelolaan limbah,” katanya.
Ia menegaskan status suspensi bukan berarti dapur dihentikan secara permanen. Pengelola masih diberi kesempatan untuk melakukan pembenahan hingga seluruh standar, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), terpenuhi.
“Perbaikannya tentunya sesegera mungkin, dengan komitmen dari yayasan ataupun mitra untuk memperbaiki sesuai dengan komitmen dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Di tengah evaluasi terhadap 10 dapur tersebut, program MBG di Sumsel secara umum tetap berjalan. Nurya menyebut layanan MBG telah menjangkau seluruh 17 kabupaten/kota di provinsi itu, dengan sekitar 800 SPPG aktif beroperasi dan penerima manfaat mencapai 2.036.667 jiwa.
Dari jumlah tersebut, 794 SPPG telah mengantongi SLHS, sementara sekitar 877 lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dapat beroperasi penuh. Pemerintah daerah masih membuka ruang penambahan SPPG agar cakupan layanan MBG dapat menjangkau wilayah yang belum terlayani optimal.
Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan aspek sanitasi dan kebersihan menjadi bagian penting pelaksanaan MBG karena berkaitan langsung dengan kesehatan penerima manfaat.
“Sanitasi kebersihan ini penting sekali karena sudah pernah ada cerita tentang kurang higienis yang dampaknya merugikan, tapi segera diatasi. Yang paling penting adalah kesegaran bahan makanan itu sampai ke anak-anak, tapi itu ada standarnya,” ujar Deru.
Deru menambahkan, pemerintah daerah bertanggung jawab mengawal pelaksanaan MBG, tidak hanya dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga kualitas makanan dan keberlanjutan pasokan bahan pangan. Ia menyebut persoalan distribusi yang sempat terjadi pada tahap awal kini sudah lebih terukur, meski perluasan program tetap harus memperhatikan kesiapan pasokan pangan daerah agar tidak memicu inflasi.
“Jangan sampai mengakibatkan inflasi. Kalau Sumsel kita sudah teruji ada GSMP. Jadi dapur tidak bersaing dengan ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga memiliki kemandirian untuk memasok dapur rumah tangganya,” katanya. #fly
