Sekda Buka Sosialisasi Tata Laksana Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

52
REFORMA AGRARIA---Sekda Nasrun Umar saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi sosialisasi Tata Laksana Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Provinsi Sumsel. (FOTO: SS1/Mardiansyah)

Palembang, Sumselsatu.com

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Umar, membuka secara resmi sosialisasi Tata Laksana Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Provinsi Sumsel, di Auditorium Bina Praja, Senin (26/3/2018).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden RI bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa PDTT dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

Dikatakan Nasrun acara ini merupakan  bagian dari pra rembuk nasional reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial.

“Sejalan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan sandang, papan, pangan serta sumber-sumber penghidupan baru usaha untuk pertanian, perkebunan dan pemukiman semakin meningkat, sementara lahan yang tersedia tidaklah bertambah.

Maka untuk pemenuhan kebutuhan lahan yang terus meningkat ini tidak bisa dielakkan lagi mengarah pada penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, baik secara prosedutal maupun nonprosedural,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya hutan merupakan penopang kehidupan di muka bumi. Semua pihak punya kepentingan untuk menguasai dan memanfaatkannya, pemerintah hadir mengatur pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaannya  hal ini tidak mungkin bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri.

Oleh karena itu Pemprov Sumsel memandang strategi yang efektif dalam pengelolaan sum er daya alam adalah mengembangkan kemitraan pengelolaan lanskap  yang diistilahkan dengan kemitraan P4 (Public, Private, People dan Partnership).

“Gubernur Sumsel telah mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan program Tora dan perhutanan sosial dengan menerbitkan sejumlah keputusan. Salah satunya Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 154/KPTS/Dishut/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial provinsi Sumsel,” tambah Sekda.

Selain itu, juga diterbitkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 770/KPTS/Dishut/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang pembentukan tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka kawasan provinsi Sumsel ( tim invert PPTKH).

“Dengan adanya sosialisasi ini kami mengharapkan bapak/ibu sekalian dapat memahami serta membantu proses percepatan pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial ini,” tutupnya.

Sosialisasi tersebut dihadiri juga Kepala Staf Kepresidenan RI yang diwakili oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Agung Harjono, Sekretaris Jenderal LPP Nahdatul Ulama Faizol Rachmat, perwakilan dari Dirjen Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, dan sejumlah undangan lainnya. #ard

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here