Erwin Ibrahim : Kalau Ada Masalah Tak Mungkin KASN Meloloskan Calon Kadis

72
Kadis Kominfo Erwin Ibrahim

Pangkalan Balai, SumselSatu.com

Sebelumnya massa Forum Pembela Banyuasin (FPB) telah mendatangi rumah dinas Bupati Banyuasin, Kamis (28/12/2017). Kedatangan FPB tersebut menolak pelantikan sejumlah pejabat eslon di lingkungan Pemkab Banyuasin.

Aksi tersebut menilai bahwa pelantikan sejumlah OPD itu telah menyalahi prosedur, karena menurut mereka ada beberapa pejabat eslon yang dilantik dalam penindakan KPK.

Menanggapi hal tersebut Bupati Banyuasin Ir SA Supriono, MM, melalui Kadis Kominfo Erwin Ibrahim mengatakan, bahwa apa yang telah memjadi tuntutan massa FPB tersebut jelas itu tidak benar, karena ujar Erwin, Kalau ada masalah tentunya Kepala Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak akan meloloskan 5 calon kepala dinas tersebut

“Ya kalau memang pelantikan ini ada masalah tentunya KASN tidak akan meloloskan 5 calon kepala dinas tersebut,” jelas Erwin saat dikonfirmasi Sumselsatu.com melalui pesan instan, Kamis (29/12/2017).

Dikatakan Erwin, mengenai ada calon yang diperiksa KPK, itu hanya dimintai keterangan dan tidak ada status hukum, apakah sebagai tersangka atau tidak. Jadi tidak ada pelanggaran status hukum terhadap yang bersangkutan.

“Mereka hanya dimintai keterangan, jadi jelas tidak ada pelanggaran status hukum terhadap mereka yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi dari Fraksi Hanura Arkoni MD setelah mendengar berita terkait dengan tuntutan dari massa FPB tersebut mengatakan, kalau dirinya selaku putera Banyuasin sangat prihatin mendengar kejadian tersebut.

“Saya prihatin akan hal ini, untung masih ada rekan-rekan yang peduli dengan pemerintahan di Banyuasin,” ucap Arkoni dengan nada sedih.

Saya berharap lanjut dia, kawan-kawan bergerak terus dan jangan tinggal diam bila perlu gelar aksi lebih besar lagi untuk menumpas kesewenang-wenangan pemimpin di Banyuasin kalau memang terbukti menyalahi prosedur pelantikan sejumlah pejabat OPD tersebut.

“Kan aturannya sudah jelas dan kalau sala satu aturan tersebut tidak di penuhi jelas ini sudah cacat hukum dan bisa dibuat laporan ke Mendagri dan ke Menpan juga ke Insfektorat Provinsi,” ungkap Arkoni dengan tegas.

“Ayo kita bergerak, galang kekuatan Forum Penyelamat Banyuasin untuk melawan kesewenang wenangan. Apa lagi kalau sampai merumah kan honorer yang sudah ngabdi bertahun tahun,” tandasnya. #fri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here