Pengentasan Permukiman Kumuh Di Sumsel Diprioritaskan di 7 Kabupaten/Kota

1
FOTO: NET

Palembang, SumselSatu.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) melakukan upaya pengentasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Program Kotaku diprioritaskan di tujuh kabupaten/kota. Yakni, Kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam, serta Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), dan Muara Enim.

Tim Leader Operasi Consultant 4, Kemen-PUPR Khoironi mengatakan, kebijakan strategis itu diharapkan mampu mengentaskan permukiman kumuh.

“Kami harap  kabupaten/kota dapat memahami kebijakan ke depan, dan memahami kebijakan strategis pemerintah daerah di kawasan kumuh, serta langkah kebijakan konkret,” ujar Khoironi kepada wartawan pada kegiatan Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)-National Slum Upgrading Program (NSUP)-Provinsi Sumsel, di Palembang, Rabu (6/12/2019).

Disampaikan Khoironi, indikator wilayah kumuh bisa dilihat dari kondisi jalan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran serta ruang terbuka hijau (RTH).

“Kalau tidak memenuhi standar yang ada, maka masuk dalam kawasan kumuh yang akan dilakukan perbaikan,” kata Khoironi.

Khusus Palembang, kata Khoironi, Pemerintah Pusat telah menyalurkan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) kepada 48 kelurahan. Dia menyampaikan, anggaran BPM tahun ini untuk Kota Palembang telah mencapai 70 persen, dan pengerjaan fisik 68 persen. . Diharapkan, di minggu pertama Desember, pekerjaan fisik sudah mencapai 100 persen.

“Pada minggu ini kami akan mencairkan 30 persen lagi,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Sumsel Basyaruddin Ahmad menambahkan, selain untuk mengatasi permukiman pemukiman kumuh, Program Kotaku juga sebagai cara pengentasan kemiskinan di Sumsel.

Suasana Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)-National Slum Upgrading Program (NSUP)-Provinsi Sumsel, di Palembang, Rabu (6/12/2019).
(FOTO: SS1/YAYAN SAPUTRA)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel M Giri Ramanda N Kiemas yang hadir pada kegiatan itu mengatakan, penuntasan kawasan/permukiman kumuh haruslah dilakukan secara fokus.

“Harus bagian per bagian, dan harus fokus,” ujar Giri Ramanda Kiemas.

Selain itu, kata Giri, pembangunan yang dilakukan, semisal pembangunan jalan, sebaiknya tidak hanya sekedar membangun jalannya saja, tetapi dilakukan dengan perencanaan terpadu dengan tata kelola kawasan agar menimbulkan manfaat lebih banyak. #yan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here